Kemendagri Apresiasi Sejumlah Daerah Raih WTP karena Konsisten Gunakan SIPD
Jum'at, 27 Mei 2022 - 22:35 WIB
loading...
Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni mengapresiasi sejumlah daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK karena konsisten menggunakan SIPD. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hasil tersebut diketahui saat berlangsungnya agenda Rapat Finalisasi Proses Bisnis SIPD yang digelar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. Gelaran tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, serta diikuti Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Nyoto Suwignyo.
Hadir pula perwakilan dari Kemenpan-RB, Pemrov DKI Jakarta, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemkab Raja Ampat, serta Pemerintah Kota Tangerang.
Baca juga: DPR Minta Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi
Suhajar berharap pemda dapat mulai beradaptasi pada perubahan proses bisnis melalui SIPD. Hal ini untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran daerah, sampai dengan pelaksanaan dan pertanggung jawaban. "Perubahan ini harus kita sambut. Jika tertinggal kita akan tergilas,” tegas Suhajar, Jumat (27/5/2022).
Hasil tersebut diketahui saat berlangsungnya agenda Rapat Finalisasi Proses Bisnis SIPD yang digelar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. Gelaran tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, serta diikuti Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Nyoto Suwignyo.
Hadir pula perwakilan dari Kemenpan-RB, Pemrov DKI Jakarta, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemkab Raja Ampat, serta Pemerintah Kota Tangerang.
Baca juga: DPR Minta Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi
Suhajar berharap pemda dapat mulai beradaptasi pada perubahan proses bisnis melalui SIPD. Hal ini untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran daerah, sampai dengan pelaksanaan dan pertanggung jawaban. "Perubahan ini harus kita sambut. Jika tertinggal kita akan tergilas,” tegas Suhajar, Jumat (27/5/2022).
Lihat Juga :
