Pentingnya Kerja Sama Parlemen Dunia dalam Mitigasi Bencana
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai dukungan dari parlemen menjadi kunci terwujudnya kerja sama dunia dalam hal penanganan kebencanaan. Dia menekankan pentingnya peran parlemen dalam memitigasi dan menangani bencana di setiap negara.
"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana: sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen," kata Puan Maharani saat memberikan pidato kunci dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis (26/5/2022).
GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap dua tahun sekali dan kali ini Indonesia kebagian sebagai tuan rumah.
Di hadapan delegasi dari berbagai negara yang hadir, Puan menekankan bahwa parlemen Indonesia setidaknya memiliki empat peran penting dalam mendukung pemerintah RI dalam hal penanganan kebencanaan. Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri. Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," kata Puan.
Dia pun menegaskan bahwa parlemen di Indonesia dan berbagai belahan dunia semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Isu lingkungan ini bahkan menjadi salah satu perhatian bersama di acaraInter Parliamentary Union (IPU).
Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20 -24 Maret 2022 lalu, Puan telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission.
"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana: sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen," kata Puan Maharani saat memberikan pidato kunci dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis (26/5/2022).
GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap dua tahun sekali dan kali ini Indonesia kebagian sebagai tuan rumah.
Di hadapan delegasi dari berbagai negara yang hadir, Puan menekankan bahwa parlemen Indonesia setidaknya memiliki empat peran penting dalam mendukung pemerintah RI dalam hal penanganan kebencanaan. Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri. Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," kata Puan.
Dia pun menegaskan bahwa parlemen di Indonesia dan berbagai belahan dunia semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Isu lingkungan ini bahkan menjadi salah satu perhatian bersama di acaraInter Parliamentary Union (IPU).
Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20 -24 Maret 2022 lalu, Puan telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission.