Puan Maharani Dorong Resiliensi Bencana Berpusat pada Manusia
Kamis, 26 Mei 2022 - 16:33 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau people centered. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (26/5/2022). Di hadapan peserta forum, mantan Menko PMK ini menekankan pentingnya membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau people centered.
Dalam pidatonya di acara yang bertemakan From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World ini, Puan menyebut, pandemi Covid-19 menjadi alarm akan pentingnya upaya dan kerja bersama dalam menghadapi masalah-masalah global. “Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,” ujar Puan.
Puan menuturkan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup. Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana.
Baca juga: Jokowi Tinjau Inovasi dalam Berikan Solusi serta Mitigasi Kebencanaan
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. “Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” imbuhnya.
Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. “Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dalam pidatonya di acara yang bertemakan From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World ini, Puan menyebut, pandemi Covid-19 menjadi alarm akan pentingnya upaya dan kerja bersama dalam menghadapi masalah-masalah global. “Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,” ujar Puan.
Puan menuturkan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup. Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana.
Baca juga: Jokowi Tinjau Inovasi dalam Berikan Solusi serta Mitigasi Kebencanaan
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Puan memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. “Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” imbuhnya.
Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. “Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
