Tolak RUU HIP, Pemuda Muhammadiyah Dorong Bentuk Aliansi Strategis
Senin, 22 Juni 2020 - 17:07 WIB
loading...
Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, sejak awal negara berdiri, kontestasi politik membawa Pancasila dalam konflik ideologis. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, sejak awal negara ini berdiri, kontestasi politik kemudian membawa Pancasila dalam konflik ideologis yang sangat tajam dan berdarah oleh beberapa kekuatan politik dan aliran pemikiran.
(Baca juga: PKS Ungkap Bukti Penolakan terhadap RUU HIP)
Hal itu dinyatakan Razikin merespon polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada sikap pemerintah untuk menunda pembahasan itu dan meminta DPR menghimpun masukan dari masyarakat.
(Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
Razikin menuturkan, konflik itu misalnya, pertama, kelompok nasionalisme kanan. Kelompok ini beraliran tekstual dan bertujuan menggantikan Pancasila dengan Islam. Misalnya, muncul DII/TII,"
"Kedua, kelompok Nasionalisme kiri. Kelompok ini bertujuan menggantikan Pancasila dengan Komunis, kelompok ini jelas diwakili oleh PKI," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Ketiga lanjut dia, kelompok Nasionalisme Progresif. Menurut dia, kelompok ini bertujuan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 secara mutlak dengan mendukung dan melanjutkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa.
(Baca juga: PKS Ungkap Bukti Penolakan terhadap RUU HIP)
Hal itu dinyatakan Razikin merespon polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada sikap pemerintah untuk menunda pembahasan itu dan meminta DPR menghimpun masukan dari masyarakat.
(Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)
Razikin menuturkan, konflik itu misalnya, pertama, kelompok nasionalisme kanan. Kelompok ini beraliran tekstual dan bertujuan menggantikan Pancasila dengan Islam. Misalnya, muncul DII/TII,"
"Kedua, kelompok Nasionalisme kiri. Kelompok ini bertujuan menggantikan Pancasila dengan Komunis, kelompok ini jelas diwakili oleh PKI," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Ketiga lanjut dia, kelompok Nasionalisme Progresif. Menurut dia, kelompok ini bertujuan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 secara mutlak dengan mendukung dan melanjutkan pemerintahan sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa.
Lihat Juga :
