Fahri Hamzah: Kalau UAS Jadi Presiden, Pusing Lu

Fahri berpendapat bahwa di alam demokrasi, melintas negara adalah hak asasi manusia (HAM). Hal itu juga diatur dalam Statuta ASEAN, sehingga warga tidak membutuhkan visa untuk melintas ke negara-negara di Asia Tenggara. Karena itu, negara tidak perlu menjelaskan asalan seseorang diterima tapi wajib menjelaskan mengapa seseorang ditolak.

Dalam prinsip keimigrasian modern, kata Fahri, tugas penjaga perbatasan Imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atah pandangan politik orang, apalagi yang disampaikan di majelis majelis keilmuan. Karena itu perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah.

"Waktu UU imigrasi No 6 Tahun 2011, Indonesia telah menerapkan seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dlm keimigrasian. Bahkan di beberapa pintu imigrasi memakai teknologi yg tidak perlu lagi ada pertemuan petugas dengan melintas batas," tuturnya.

Menurut Fahri, ada persoalan lain yang tampak dari kasus UAS, yaitu berkembangnya Islamophobia, tidak saja di beberapa negara tetangga tetapi juga termasuk di dalam negeri. Islamophobia dan berbagai macam kebencian kepada sesama adalah penyakit ummat manusia saat ini.

Baca juga: UAS Dideportasi Singapura, Fadli Zon: Ini Penghinaan