Menag Tegaskan Dana Haji untuk Pembangunan IKN Hoaks
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas membantah dirinya meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah justru memberikan subsidi kepada calon jamaah haji saat berangkat ke Tanah Suci.
"Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar, kalau ada hoaks, kalau yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu, termasuk keperluan untuk pembangunan IKN. Itu sama sekali tidak benar," kata Menag dalam keterangan pers terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji 1443 H/2022 M yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/05/2022).
Menurut Ketua Umum GP Ansor pemerintah malah memberikan subsidi kepada calhaj yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Yang ada justru melalui BPKH pemerintah mensubsidi jamaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jamaah agar bisa ke Tanah Suci bisa lebih ringan bagi jamaah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana kelolaan sebanyak yang dibutuhkan Rp81,7 juta per jamaah atau Rp7,5 triliun. Jamaah haji pun tinggal membayar setengahnya atau sekitar Rp39,9 juta per jamaah.
"Seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk Saudi Real, rupiah maupun living cost. Jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan persetujuan DPR," katanya.
"Untuk itu kami sudah siap men-transfer kepada kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan hotel, katering transportasi melalui kementerian agama," katanya.
Baca juga: Pelunasan Kuota Haji Cadangan Dibuka hingga 20 Mei
"Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar, kalau ada hoaks, kalau yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu, termasuk keperluan untuk pembangunan IKN. Itu sama sekali tidak benar," kata Menag dalam keterangan pers terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji 1443 H/2022 M yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/05/2022).
Menurut Ketua Umum GP Ansor pemerintah malah memberikan subsidi kepada calhaj yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Yang ada justru melalui BPKH pemerintah mensubsidi jamaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jamaah agar bisa ke Tanah Suci bisa lebih ringan bagi jamaah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana kelolaan sebanyak yang dibutuhkan Rp81,7 juta per jamaah atau Rp7,5 triliun. Jamaah haji pun tinggal membayar setengahnya atau sekitar Rp39,9 juta per jamaah.
"Seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk Saudi Real, rupiah maupun living cost. Jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan persetujuan DPR," katanya.
"Untuk itu kami sudah siap men-transfer kepada kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan hotel, katering transportasi melalui kementerian agama," katanya.
Baca juga: Pelunasan Kuota Haji Cadangan Dibuka hingga 20 Mei
(abd)