Hadar Nafis: PT 4% Sudah Terlalu Tinggi, Apalagi Kalau 7%

Senin, 22 Juni 2020 - 07:09 WIB
loading...
Hadar Nafis: PT 4% Sudah...
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) Hadar Nafis Gumay. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Usulan ambang batas parlemen atau parlementary threshold (PT) sebesar 7 persen banyak menuai protes sejumlah pihak. Selain partai politik yang gagal melaju ke Senayan, partai yang potensial tidak lolos gara-gara PT bila disetujui mulai berteriak.

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Hadar Nafis Gumay menganggap, usulan PT itu memang berat diterapkan. Bahkan, PT 4 persen yang diterapkan pada pemilu 2019 disebutnya sudah terlalu tinggi.

"Sudah terbukti menghilangkan suara lebih dari 13,5 juta pada Pemilu 2019. Suara yang hangus begini banyak telah mengakibatkan keterwakilan menjadi lebih buruk," kata Hadar saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).

(Baca: Legislator PKS Sebut Parliamentary Threshold 7 Persen Berangus Suara Rakyat)

Menurut Hadar, seharusnya semua pihak termasuk partai-partai di Senayan konsisten dengan sistem pemilu proporsional yang diterapkan. Menurutnya, PT terlalu besar akan cenderung menguntungkan parpol yang sudah besar.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengatakan, PT yang terlalu tinggi akan mempersulit ruang perubahan kekuatan politik yang dapat dibawa oleh partai kecil atau partai baru yang perlu berkembang.

"Jadi tidak perlu ditingkatkan. Akan membuat sistem demokrasi kita menjadi lebih tertutup, menjadi lebih sulit untuk terjadi perubahan," ujarnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Gerak Pelayanan,...
Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Pemilu 2029 Didominasi...
Pemilu 2029 Didominasi Pemilih Muda, PKB Jabar Siapkan Ribuan Pengurus Muda
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
Mulai Roadshow Konsolidasi...
Mulai Roadshow Konsolidasi dari Klungkung, Perindo Bali Bidik Lolos Verifikasi 100%
Rekomendasi
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Harga BYD M6 DM Dirilis:...
Harga BYD M6 DM Dirilis: Mulai Rp298 Juta, Klaim Irit 65 Km/Liter Setara Motor Matic
Berita Terkini
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Infografis
True Promise 4 Mengamuk!...
True Promise 4 Mengamuk! Pangkalan Militer AS di Timur Tengah Jadi Rongsokan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved