Hadar Nafis: PT 4% Sudah Terlalu Tinggi, Apalagi Kalau 7%

Senin, 22 Juni 2020 - 07:09 WIB
loading...
Hadar Nafis: PT 4% Sudah...
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) Hadar Nafis Gumay. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Usulan ambang batas parlemen atau parlementary threshold (PT) sebesar 7 persen banyak menuai protes sejumlah pihak. Selain partai politik yang gagal melaju ke Senayan, partai yang potensial tidak lolos gara-gara PT bila disetujui mulai berteriak.

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Hadar Nafis Gumay menganggap, usulan PT itu memang berat diterapkan. Bahkan, PT 4 persen yang diterapkan pada pemilu 2019 disebutnya sudah terlalu tinggi.

"Sudah terbukti menghilangkan suara lebih dari 13,5 juta pada Pemilu 2019. Suara yang hangus begini banyak telah mengakibatkan keterwakilan menjadi lebih buruk," kata Hadar saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).

(Baca: Legislator PKS Sebut Parliamentary Threshold 7 Persen Berangus Suara Rakyat)

Menurut Hadar, seharusnya semua pihak termasuk partai-partai di Senayan konsisten dengan sistem pemilu proporsional yang diterapkan. Menurutnya, PT terlalu besar akan cenderung menguntungkan parpol yang sudah besar.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengatakan, PT yang terlalu tinggi akan mempersulit ruang perubahan kekuatan politik yang dapat dibawa oleh partai kecil atau partai baru yang perlu berkembang.

"Jadi tidak perlu ditingkatkan. Akan membuat sistem demokrasi kita menjadi lebih tertutup, menjadi lebih sulit untuk terjadi perubahan," ujarnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
Putusan PTUN Tegaskan...
Putusan PTUN Tegaskan Keabsahan SK Menkum, Kepemimpinan Mardiono sebagai Ketum PPP Sah
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
KPU Kaji Penerapan E-Voting...
KPU Kaji Penerapan E-Voting untuk Pemilu di Luar Negeri, Ini Alasannya
Bidik Suara Generasi...
Bidik Suara Generasi Muda, DPD Partai Perindo TTS Genjot Rekrutmen Kader hingga Akar Rumput
DPW PPP Banten Targetkan...
DPW PPP Banten Targetkan Tambah Kursi Legislatif pada Pemilu 2029
Momen Jokowi Salat Jumat...
Momen Jokowi Salat Jumat Masjid Al Hikmah Sebelum Blusukan di Lampung
Rekomendasi
Militer Israel Kembangkan...
Militer Israel Kembangkan Senjata Laser Antariksa untuk Serang Satelit
4 Jenis Sujud dalam...
4 Jenis Sujud dalam Islam Lengkap dengan Bacaan Doa dan Waktu Pelaksanaannya
Gaikindo Minta Stimulus...
Gaikindo Minta Stimulus Semua Jenis Kendaraan, Tak Hanya Mobil Listrik
Berita Terkini
Roy Suryo Bawa Bukti...
Roy Suryo Bawa Bukti Potongan Video Penangkapannya di Sidang Praperadilan
Dirjenbun Kementan Pastikan...
Dirjenbun Kementan Pastikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Prabowo: Hukum Tidak...
Prabowo: Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Balas Dendam Politik
HUT Ke-80 Bhayangkara,...
HUT Ke-80 Bhayangkara, Prabowo: Polri Harus Jadi Kompas Setiap Insan Bhayangkara
3 Purnawirawan Polri...
3 Purnawirawan Polri Dianugerahi Pangkat Kehormatan: Sidarto Danusubroto, Taufiequrachman Ruki, dan Taufiq Effendi
Daftar Lengkap Penerima...
Daftar Lengkap Penerima Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya
Infografis
7 Negara dengan Produksi...
7 Negara dengan Produksi Tank Tempur Terbanyak di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved