Hadar Nafis: PT 4% Sudah Terlalu Tinggi, Apalagi Kalau 7%

Senin, 22 Juni 2020 - 07:09 WIB
loading...
Hadar Nafis: PT 4% Sudah...
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) Hadar Nafis Gumay. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Usulan ambang batas parlemen atau parlementary threshold (PT) sebesar 7 persen banyak menuai protes sejumlah pihak. Selain partai politik yang gagal melaju ke Senayan, partai yang potensial tidak lolos gara-gara PT bila disetujui mulai berteriak.

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Hadar Nafis Gumay menganggap, usulan PT itu memang berat diterapkan. Bahkan, PT 4 persen yang diterapkan pada pemilu 2019 disebutnya sudah terlalu tinggi.

"Sudah terbukti menghilangkan suara lebih dari 13,5 juta pada Pemilu 2019. Suara yang hangus begini banyak telah mengakibatkan keterwakilan menjadi lebih buruk," kata Hadar saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).

(Baca: Legislator PKS Sebut Parliamentary Threshold 7 Persen Berangus Suara Rakyat)

Menurut Hadar, seharusnya semua pihak termasuk partai-partai di Senayan konsisten dengan sistem pemilu proporsional yang diterapkan. Menurutnya, PT terlalu besar akan cenderung menguntungkan parpol yang sudah besar.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengatakan, PT yang terlalu tinggi akan mempersulit ruang perubahan kekuatan politik yang dapat dibawa oleh partai kecil atau partai baru yang perlu berkembang.

"Jadi tidak perlu ditingkatkan. Akan membuat sistem demokrasi kita menjadi lebih tertutup, menjadi lebih sulit untuk terjadi perubahan," ujarnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
Putusan PTUN Tegaskan...
Putusan PTUN Tegaskan Keabsahan SK Menkum, Kepemimpinan Mardiono sebagai Ketum PPP Sah
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
KPU Kaji Penerapan E-Voting...
KPU Kaji Penerapan E-Voting untuk Pemilu di Luar Negeri, Ini Alasannya
Bidik Suara Generasi...
Bidik Suara Generasi Muda, DPD Partai Perindo TTS Genjot Rekrutmen Kader hingga Akar Rumput
DPW PPP Banten Targetkan...
DPW PPP Banten Targetkan Tambah Kursi Legislatif pada Pemilu 2029
Momen Jokowi Salat Jumat...
Momen Jokowi Salat Jumat Masjid Al Hikmah Sebelum Blusukan di Lampung
Rekomendasi
Tak Hanya Andalkan Teknologi,...
Tak Hanya Andalkan Teknologi, KAI Bangun Loyalitas via Pelayanan Berkualitas
Program ParenTRING,...
Program ParenTRING, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal
Hadir di CEO Talks Unand,...
Hadir di CEO Talks Unand, Pegadaian Ajak Generasi Muda Melek Investasi Sejak Dini
Berita Terkini
Pastikan Jokowi Hadiri...
Pastikan Jokowi Hadiri Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Andi Azwan: untuk Buktikan Keaslian Ijazah
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: JPU Abaikan Sejumlah Laporan Pelapor dalam Dakwaan
Presiden Prabowo Jadi...
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara di Cikeas
Badan Siber PP GP Ansor...
Badan Siber PP GP Ansor Kritik Ketertutupan Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
OTT Kuansing, Bupati...
OTT Kuansing, Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain Menyerahkan Diri ke KPK
Apartemen Disita Jelang...
Apartemen Disita Jelang Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Buka Suara
Infografis
7 Negara dengan Produksi...
7 Negara dengan Produksi Tank Tempur Terbanyak di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved