Hadar Nafis: PT 4% Sudah Terlalu Tinggi, Apalagi Kalau 7%

Senin, 22 Juni 2020 - 07:09 WIB
loading...
Hadar Nafis: PT 4% Sudah...
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit) Hadar Nafis Gumay. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Usulan ambang batas parlemen atau parlementary threshold (PT) sebesar 7 persen banyak menuai protes sejumlah pihak. Selain partai politik yang gagal melaju ke Senayan, partai yang potensial tidak lolos gara-gara PT bila disetujui mulai berteriak.

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Negrit), Hadar Nafis Gumay menganggap, usulan PT itu memang berat diterapkan. Bahkan, PT 4 persen yang diterapkan pada pemilu 2019 disebutnya sudah terlalu tinggi.

"Sudah terbukti menghilangkan suara lebih dari 13,5 juta pada Pemilu 2019. Suara yang hangus begini banyak telah mengakibatkan keterwakilan menjadi lebih buruk," kata Hadar saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).

(Baca: Legislator PKS Sebut Parliamentary Threshold 7 Persen Berangus Suara Rakyat)

Menurut Hadar, seharusnya semua pihak termasuk partai-partai di Senayan konsisten dengan sistem pemilu proporsional yang diterapkan. Menurutnya, PT terlalu besar akan cenderung menguntungkan parpol yang sudah besar.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengatakan, PT yang terlalu tinggi akan mempersulit ruang perubahan kekuatan politik yang dapat dibawa oleh partai kecil atau partai baru yang perlu berkembang.

"Jadi tidak perlu ditingkatkan. Akan membuat sistem demokrasi kita menjadi lebih tertutup, menjadi lebih sulit untuk terjadi perubahan," ujarnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Bicara Ambang Batas...
Bicara Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Partai Kecoak Siap Protes...
Partai Kecoak Siap Protes Jalanan di India, Miliki Jutaan Pengikut dalam Sekejap
Partai Kecoa Viral di...
Partai Kecoa Viral di India, 350.000 Orang Sudah Mendaftar, Syarat Anggota: Pengangguran dan Malas
Ketua Dewan Pembina...
Ketua Dewan Pembina PSI Banten Minta Seluruh Kader Berkegiatan Bersama Masyarakat
Rekomendasi
Taruna Nusantara Cimahi-Redea...
Taruna Nusantara Cimahi-Redea Institute Kerja Sama Peningkatan Kualitas Akademik
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
Berita Terkini
Roy Suryo Sentil Rismon...
Roy Suryo Sentil Rismon Sianipar yang Ungkit Lagi Kasus Panci: Perkara Sudah Inkrah
6 Pejabat TNI AL Berganti,...
6 Pejabat TNI AL Berganti, Kadiskomlekal hingga Kadislitbangal
Presiden Prabowo Fokus...
Presiden Prabowo Fokus pada Kebutuhan Dasar Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved