Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Pemerintah Percepat Pelaksanaan DOB
Minggu, 15 Mei 2022 - 18:01 WIB
loading...
Aliansi Pemerhati Papua Bangkit melakukan aksi damai mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pemerhati Papua Bangkit melakukan aksi damai mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua . Aksi ini dilakukan di belakang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (13/5/2022) lalu.
"Kami dari Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan DOB di Papua," ujar Koordinator Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Deksa dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022). Baca juga: Tantowi Yahya Sebut Jokowi Bapak Pembangunan Papua
Bagi mereka, pemekaran Papua akan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). "Papua adalah bagian dari integrasi wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka proses pemerataan pembangunan di Papua menjadi proritas percepatan pembangunan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat Papua," jelas Deksa.
Lebih lanjut diungkapkannya, DOB merupakan solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata.
"Keberpihakan negara terhadap pembangunan Papua melalui amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Maka Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak kepada pemerintah pusat agar realisasi pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 segera dilaksanakan khususnya realisasi DOB," paparnya.
Bagi Deksa, DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di papua sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi OAP untuk mendapatkan hak untuk menikmati kesejahteraan.
"RUU pemekaran telah dibahas di DPR dengan melibatkan elemen masyarakat serta akademisi, maka tidak ada alasan oleh siapa pun yang menuduh pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak," lanjutnya.
Deksa melanjutkan Papua memiliki wilayah yang luas maka tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah. "Untuk itu perlu dimekarkan agar rentang kendali pelayanan publik semakin dekat terhadap masyarakat Papua," lanjutnya.
Masyarakat Asli Papua, ditambahkan Deksa, juga menginginkan wilayah di Papua untuk dimekarkan maka dukungan rakyat terhadap agenda pemerintah pusat dan perwakilan di DPR sebagai penjelmaan aspirasi OAP.
"Jangan menjadikan rakyat Papua sebagai perisai kekuasaan oleh segelintir elite Papua untuk menghalangi pemekaran demi kepentingan pribadi, serta mengecam siapa pun yang mengalangi kepentingan rakyat Papua terhadap pemekaran wilayah serta mengecam tindakan provokasi masyarakat papua," harapnya. Baca juga: Integrasi Papua ke NKRI Sudah Final, Berikut Ulasan Sejarahnya
Aliansi Pemerhati Papua Bangkit akan tetap mengawal agenda pemekaran Papua sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat Papua.
"Kami dari Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan DOB di Papua," ujar Koordinator Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Deksa dalam keterangannya, Minggu (15/5/2022). Baca juga: Tantowi Yahya Sebut Jokowi Bapak Pembangunan Papua
Bagi mereka, pemekaran Papua akan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). "Papua adalah bagian dari integrasi wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka proses pemerataan pembangunan di Papua menjadi proritas percepatan pembangunan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat Papua," jelas Deksa.
Lebih lanjut diungkapkannya, DOB merupakan solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata.
"Keberpihakan negara terhadap pembangunan Papua melalui amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Maka Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak kepada pemerintah pusat agar realisasi pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 segera dilaksanakan khususnya realisasi DOB," paparnya.
Bagi Deksa, DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di papua sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi OAP untuk mendapatkan hak untuk menikmati kesejahteraan.
"RUU pemekaran telah dibahas di DPR dengan melibatkan elemen masyarakat serta akademisi, maka tidak ada alasan oleh siapa pun yang menuduh pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak," lanjutnya.
Deksa melanjutkan Papua memiliki wilayah yang luas maka tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah. "Untuk itu perlu dimekarkan agar rentang kendali pelayanan publik semakin dekat terhadap masyarakat Papua," lanjutnya.
Masyarakat Asli Papua, ditambahkan Deksa, juga menginginkan wilayah di Papua untuk dimekarkan maka dukungan rakyat terhadap agenda pemerintah pusat dan perwakilan di DPR sebagai penjelmaan aspirasi OAP.
"Jangan menjadikan rakyat Papua sebagai perisai kekuasaan oleh segelintir elite Papua untuk menghalangi pemekaran demi kepentingan pribadi, serta mengecam siapa pun yang mengalangi kepentingan rakyat Papua terhadap pemekaran wilayah serta mengecam tindakan provokasi masyarakat papua," harapnya. Baca juga: Integrasi Papua ke NKRI Sudah Final, Berikut Ulasan Sejarahnya
Aliansi Pemerhati Papua Bangkit akan tetap mengawal agenda pemekaran Papua sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat Papua.
(kri)
Lihat Juga :
