Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok Bikin Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Menurun
loading...
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun drastis. Penyebabnya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei Indikator dengan tema 'Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden' yang dipublikasikan, Minggu (15/5/2022).
"Kami melakukan evaluasi bagaimana responden melakukan persepsi terhadap ekonomi nasional. Yang persepsi ekonomi Indonesia buruk itu 36,9%, yang mengatakan baik 30,3%. Artinya masih banyak yang mengatakan negatif tentang ekonomi Indonesia," katanya.
Burhanuddin menyebutkan apabila melihat tren, sempat terjadi penurunan tren persepsi ekonomi nasional yang negatif di mata Pemilih. Namun di Januari 2022, tren tersebut berhenti. "Yang mengatakan buruk sempat meningkat rebound approval rating Presiden Jokowi di April 2022 setelah lima kali turun secara berurutan," kata Burhanuddin.
Terkait penegakan hukum, responden yang menyebutkan kinerja penegakan hukum baik berkurang drastis selama kurun waktu beberapa bulan terakhir di 2022.
"Persepsi publik terhadap penegakan hukum yang mengatakan baik mengalami penurunan dari 43,8% di Februari 2022 menjadi 29,1% di Mei 2022. Kita bisa berdebat apakah karena inflasi ekonomi meningkat selama beberapa bulan terakhir jadi semua menjadi gelap," ujarnya.
Baca juga: Inflasi Bulan April 2022 Tembus 0,95%, Tertinggi Sejak 2017
Menurutnya, sebanyak 58,1% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun adapula yang mengatakan tidak puas sebesar 35,1%. "Dalam analisis ini kita tambahkan data inflasi. Ada paralel, ketika persepsi approval rating Presiden meningkat itu ketika inflasi tinggi. Ada anomali, inflasi hanya 1% Juli 2020 sampai akhir 2021 itu inflasi rendah, itu 60% atau 59%, tapi saat itu ada pandemi Covid-19 sedang berat-beratnya. Di luar itu paralel, approval rating Jokowi terpukul," kata Burhanuddin Muhtadi.
Ia mengungkapkan ada peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia yang membuat 'gerah' masyarakat dan para pelaku usaha. Bahkan inflasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok ini membuat approval rating Presiden Jokowi tergerus cukup dalam bila dibandingkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
"Terakhir ini kita cek inflasi meningkat, terutama sejak Februari 2022, sekarang bahkan hampir 4%, sudah 3,9%. Approval Presiden juga tertekan. Angka 58,1% di Mei 2022 itu terendah selama 6 tahun terakhir. Terakhir terendah itu di 2015 dan 2016. Kita bisa cek penyebabnya apa," katanya.
Alasan utama yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kata Burhanuddin Muhtadi, adalah karena masalah harga kebutuhan pokok meningkat. "Dahulu di saat pandemi Covid-19 merajalela masyarakat merasa tidak puas karena pandemi Covid-19. Setelah pandemi Covid-19 terkendali, isu lainnya yang dianggap penting masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.
Sedangkan untuk sekarang ini, kata Burhanuddin Muhtadi, yang menjadi isu utama di masyarakat adalah harga kebutuhan pokok meningkat. "Lalu adapula 10,7% responden menjawab mereka tidak puas dengan Jokowi karena bantuan tidak merata. Mereka yang menjawab tidak puas karena ada faktor distribusi BLT minyak goreng tidak tepat sasaran," ujarnya.
Penerima BLT minyak goreng memang tidak terlalu banyak, hanya sekian belas persen tapi saat dipublikasikan ke media secara gegap gempita menyebabkan kecemburuan. "Masyarakat yang tidak menerima merasa tidak puas karena mereka merasa berhak menerima tapi tidak menerima. Gagal menghadapi mafia minyak goreng, dari empat isu teratas, tiga di antaranya berkaitan dengan minyak goreng. Ada yang bilang gagal menghadapi pandemi Covid-19 tapi cuman 4,5%," katanya.
Untuk diketahui, survei Indikator Politik Indonesia dengan tema Minyak Goreng dan Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden dilaksanakan pada 5-10 Mei 2022 melalui survei polling telepon random sampling dengan jumlah 1.228 responden. Margin of error survei telepon ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei Indikator dengan tema 'Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden' yang dipublikasikan, Minggu (15/5/2022).
"Kami melakukan evaluasi bagaimana responden melakukan persepsi terhadap ekonomi nasional. Yang persepsi ekonomi Indonesia buruk itu 36,9%, yang mengatakan baik 30,3%. Artinya masih banyak yang mengatakan negatif tentang ekonomi Indonesia," katanya.
Burhanuddin menyebutkan apabila melihat tren, sempat terjadi penurunan tren persepsi ekonomi nasional yang negatif di mata Pemilih. Namun di Januari 2022, tren tersebut berhenti. "Yang mengatakan buruk sempat meningkat rebound approval rating Presiden Jokowi di April 2022 setelah lima kali turun secara berurutan," kata Burhanuddin.
Terkait penegakan hukum, responden yang menyebutkan kinerja penegakan hukum baik berkurang drastis selama kurun waktu beberapa bulan terakhir di 2022.
"Persepsi publik terhadap penegakan hukum yang mengatakan baik mengalami penurunan dari 43,8% di Februari 2022 menjadi 29,1% di Mei 2022. Kita bisa berdebat apakah karena inflasi ekonomi meningkat selama beberapa bulan terakhir jadi semua menjadi gelap," ujarnya.
Baca juga: Inflasi Bulan April 2022 Tembus 0,95%, Tertinggi Sejak 2017
Menurutnya, sebanyak 58,1% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun adapula yang mengatakan tidak puas sebesar 35,1%. "Dalam analisis ini kita tambahkan data inflasi. Ada paralel, ketika persepsi approval rating Presiden meningkat itu ketika inflasi tinggi. Ada anomali, inflasi hanya 1% Juli 2020 sampai akhir 2021 itu inflasi rendah, itu 60% atau 59%, tapi saat itu ada pandemi Covid-19 sedang berat-beratnya. Di luar itu paralel, approval rating Jokowi terpukul," kata Burhanuddin Muhtadi.
Ia mengungkapkan ada peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia yang membuat 'gerah' masyarakat dan para pelaku usaha. Bahkan inflasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok ini membuat approval rating Presiden Jokowi tergerus cukup dalam bila dibandingkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
"Terakhir ini kita cek inflasi meningkat, terutama sejak Februari 2022, sekarang bahkan hampir 4%, sudah 3,9%. Approval Presiden juga tertekan. Angka 58,1% di Mei 2022 itu terendah selama 6 tahun terakhir. Terakhir terendah itu di 2015 dan 2016. Kita bisa cek penyebabnya apa," katanya.
Alasan utama yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kata Burhanuddin Muhtadi, adalah karena masalah harga kebutuhan pokok meningkat. "Dahulu di saat pandemi Covid-19 merajalela masyarakat merasa tidak puas karena pandemi Covid-19. Setelah pandemi Covid-19 terkendali, isu lainnya yang dianggap penting masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.
Sedangkan untuk sekarang ini, kata Burhanuddin Muhtadi, yang menjadi isu utama di masyarakat adalah harga kebutuhan pokok meningkat. "Lalu adapula 10,7% responden menjawab mereka tidak puas dengan Jokowi karena bantuan tidak merata. Mereka yang menjawab tidak puas karena ada faktor distribusi BLT minyak goreng tidak tepat sasaran," ujarnya.
Penerima BLT minyak goreng memang tidak terlalu banyak, hanya sekian belas persen tapi saat dipublikasikan ke media secara gegap gempita menyebabkan kecemburuan. "Masyarakat yang tidak menerima merasa tidak puas karena mereka merasa berhak menerima tapi tidak menerima. Gagal menghadapi mafia minyak goreng, dari empat isu teratas, tiga di antaranya berkaitan dengan minyak goreng. Ada yang bilang gagal menghadapi pandemi Covid-19 tapi cuman 4,5%," katanya.
Untuk diketahui, survei Indikator Politik Indonesia dengan tema Minyak Goreng dan Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden dilaksanakan pada 5-10 Mei 2022 melalui survei polling telepon random sampling dengan jumlah 1.228 responden. Margin of error survei telepon ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
(abd)