Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Koalisi Ujug-ujug Harus Dihentikan

Fahri mengungkapkan, maksud awal dari wacana pengusul calon presiden yang terdiri dari partai politik dan gabungan partai politik, ini semata-mata karena adanya kekhawatiran konstitusi terhadap satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik.

"Karena itu sebenarnya asal-usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Fahri menuturkan tidaklah baik memproduksi koalisi yang tiba-tiba dalam sistem presidensialisme di Indonesia. Menurut Fahri, pembentukan koalisi tidak memiliki awal yang jelas dan akhir yang tidak bertujuan.

"Tidak sehat bagi presidensial isme kita membiarkan koalisi Ujug-ujug tidak ada Ujung tidak ada pangkal bagaimana dia dimulai begitulah pula dia berakhir," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa memberikan tanggapan terkait pertemuan tiga partai politik (parpol) yakni PPP, Partai Golkar, dan PAN. Menurutnya, bertemunya tiga parpol ini ingin menunjukkan sebuah kerja sama yang cantik antar sesama parpol untuk Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Suharso usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di Rumah Heritage, Menteng, Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

"Kerja sama yang jauh lebih awal, lebih cantik antara sesama parpol untuk saling mengisi, dan untuk saling memperkuat kebersamaan kita," kata Suharso.

Di lokasi yang sama, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan harapan melalui lambang dari ketiga parpol tersebut. Airlangga berharap, pertemuan dengan matahari kehidupan bisa berjalan, pohon beringin juga tumbuh, dan juga pertemuan kerja sama ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah SWT.

"Nah, semoga kerja sama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, karena kita akan mendorong persatuan dan kita akan menegasikan risiko akibat dari pada politik identitas," ucap Airlangga.