Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Fahri Hamzah: Koalisi Ujug-ujug Harus Dihentikan

JAKARTA - Koalisi dini yang saat ini sedang mencuat di ranah publik, Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP) mendapat berbagai tanggapan. Seperti dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.



"Koalisi ujug-ujug harus dihentikan di republik ini!" demikian disampaikan Fahri dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).



Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, Partai Gelora mengupayakan atmosfir partai politik yang muncul dengan identitas kepartaian yang kuat. Dia pun menilai, setiap partai harus mempunyai calon yang menyampaikan pesan yang berbeda.

"Sebenarnya Partai Gelora sedang memperjuangkan agar setiap partai muncul dengan identitas nya yang kuat. Itu sebabnya sebaiknya dia punya juru bicara dan calon presiden yang bisa menyampaikan pesan yang berbeda kepada masyarakat tentang siapa mereka dan apa warna mereka," ujar Fahri menegaskan.

Mantan politikus PKS ini menegaskan, identitas politik yang diusung Indonesia melalui sistem presidensial seharusnya mengutamakan konsep dan ideologi partai politik pengusungnya.

"Kami tidak setuju kalau politik berubah menjadi koalisi materil tetapi kami mau memperkuat identitas presidensialisme dengan mengedepankan konsep dan ideologi partai yang diwakili dan juru bicara secara tegas oleh presiden atau calon presidennya," katanya menuturkan.

Selain itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengkritik terminologi koalisi yang sering digaungkan para elit partai menjelang pemilu dilaksanakan. Baginya bentuk koalisi yang ada di Indonesia sulit untuk dipahami dalam sistem pemerintahan Indonesia.

"Terminologi koalisi tidak dikenal dalam presidensial isme, koalisi adalah terminologi dalam Parlementer isme. Dalam undang undang dasar hanya disebut soal pengusung partai politik dan gabungan partai politik," imbuh Fahri menuturkan.

Fahri mengungkapkan, maksud awal dari wacana pengusul calon presiden yang terdiri dari partai politik dan gabungan partai politik, ini semata-mata karena adanya kekhawatiran konstitusi terhadap satu pasangan calon didukung oleh lebih dari satu partai politik.

"Karena itu sebenarnya asal-usulnya memang setiap partai politik boleh mengusulkan calonnya karena calon itulah nanti yang secara tegas menjelaskan apakah ideologi dan ide partai politik tersebut apabila memimpin secara nasional kadernya," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, Fahri menuturkan tidaklah baik memproduksi koalisi yang tiba-tiba dalam sistem presidensialisme di Indonesia. Menurut Fahri, pembentukan koalisi tidak memiliki awal yang jelas dan akhir yang tidak bertujuan.

"Tidak sehat bagi presidensial isme kita membiarkan koalisi Ujug-ujug tidak ada Ujung tidak ada pangkal bagaimana dia dimulai begitulah pula dia berakhir," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa memberikan tanggapan terkait pertemuan tiga partai politik (parpol) yakni PPP, Partai Golkar, dan PAN. Menurutnya, bertemunya tiga parpol ini ingin menunjukkan sebuah kerja sama yang cantik antar sesama parpol untuk Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Suharso usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di Rumah Heritage, Menteng, Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

"Kerja sama yang jauh lebih awal, lebih cantik antara sesama parpol untuk saling mengisi, dan untuk saling memperkuat kebersamaan kita," kata Suharso.

Di lokasi yang sama, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan harapan melalui lambang dari ketiga parpol tersebut. Airlangga berharap, pertemuan dengan matahari kehidupan bisa berjalan, pohon beringin juga tumbuh, dan juga pertemuan kerja sama ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah SWT.

"Nah, semoga kerja sama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, karena kita akan mendorong persatuan dan kita akan menegasikan risiko akibat dari pada politik identitas," ucap Airlangga.