Profil Fahri Hamzah, dari Penjaja Kopi hingga Politikus Ternama

Masa kecil Fahri hingga remaja lekat dengan lingkungan Muhammadiyah. Suami Farida Briani itu mengawali pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Sumbawa. SMP dan SMA Muhammadiyah juga menjadi pilihan pendidikan selanjutnya setelah lulus dari SD. Meski sambil berjualan membantu orang tua, tapi Fahri selalu juara kelas.

Selepas SMA, Fahri bertekad kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan memilih jurusan Teknologi Industri. Namun usahanya gagal. Ia diterima di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) Lombok.

Pada tahun ketiga, menjelang ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fahri memutuskan cuti panjang. Ia kabur ke rumah pamannya di Jakarta karena tidak mendapat dukungan orang tuanya. Ayah tiga anak ini lalu mendaftar di Universitas Indonesia (UI) dan diterima di Fakultas Ekonomi pada 1992.

"Saya adalah murid binaan akademik pertama Sri Mulyani setelah ia kembali dari Amerika mengambil gelar doktor," kata Fahri.

Di UI, jiwa aktivis Fahri tumbuh. Dia aktif dalam kegiatan kemahasiswaaan. Ia pernah menjadi Ketua Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi UI dan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa UI.

Setelah lulus pada 1997, Fahri melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Magister Ilmu Kebijakan Publik UI yang dibentuk oleh Sri Mulyani.

Aktivis 98
Sejak Reformasi bergulir, nama Fahri Hamzah dikenal sebagai salah aktivis 98. Dia merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini mendukung BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI.

Pada 1999, Fahri diangkat menjadi Staf Ahli MPR. Dalam perjalanan waktu, ia memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih menjadi Anggota DPR pada Pemilu 2004 dari Dapil NTB. Keminatannya di bidang hukum membuat Fahri ditempat PKS di Komisi III DPR sebagai Wakil Ketua.

Fahri kembali terpilih menjadi Anggota DPR pada pemilu-pemilu selanjutnya, yakni 2009 dan 2014. Pada Pemilu 2019, Fahri tidak mencalonkan diri karena tidak lagi berpartai.

Selama menjadi wakil rakyat, Fahri terkenal vokal dan kerap melontarkan kritikan tajam ke pemerintah, sehingga menimbulkan kontroversi. Salah satunya terkait usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat konsultasi pimpinan dan fraksi DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK pada 3 Oktober 2011. Fahri menilai KPK gagal menangani korupsi secara sistemik dalam 8 tahun usianya.