Profil Fahri Hamzah, dari Penjaja Kopi hingga Politikus Ternama
Jum'at, 13 Mei 2022 - 17:42 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Fahri Hamzah ikut terseret dalam riuhnya perbincangan mengenai Adian Napitupulu yang trending topic di Twitter, Jumat (13/5/2022). Cuitan Fahri berisi pesan-pesan mendapat tanggapan serius dari Adian yang merupakan rekan sesama aktivis 98.
Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan daftar pesan yang berisi 6 poin: "Pesanku pada generasi ku!: 1. Jangan biarkan kebebasan terancam. 2. Jangan biarkan rakyat sakit dan menderita. 3. Jangan biarkan penguasa menganiaya.4. Jangan biarkan pengusaha mengatur Negara. 5. Jangan jadi corong penguasa! 6. Bantu dan lindungi mahasiswa dan oposisi!" cuit Fahri pada 7 Mei 2022 dikutip, Jumat (13/5/2022).
Adian lalu merespons tweet tersebut lantaran dalam unggahan itu menyertakan foto dirinya dan Budiman Sudjatmiko. Awalnya, Adian mengucapkan terima kasih kepada Fahri dan mempertanyakan kepada siapa cuitan itu dimaksudkan.
Baca juga: Adian Napitupulu ke Fahri Hamzah: Saya Tak Pernah Usil saat Anda Menikmati Kursi DPR
"Saya tidak tahu pesan itu untuk semua yang segenerasi atau hanya untuk saya dan Budiman saja, karena foto yang ada dalam twitnya (7 Mei 2022 pkl 20.44 WIB) hanya foto saya dan Budiman bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan pada saya dan Budiman setelah 24 tahun Reformasi," kata Adian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022).
Tanggapan panjang Adian terkait perbedaan jalan yang ditempuh dirinya dan Fahri Hamzah ditanggapi riuh oleh netizen. Nama Adian pun sempat merajai trending topic di Twitter.
Lalu seperti apa sosok Fahri Hamzah yang selama ini dikenal vokal terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini? berikut ini profil dan jejak politiknya.
Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971, dari pasangan H Hamzah Ahmad dan Nurjannah. Orang tuanya merupakan pembuat kopi tepal khas Sumbawa. Karena itu, Fahri kecil sudah terbiasa berdagang. Ia mendapatkan tugas menjajakan bubuk kopi buatan orang tuanya di pasar. Selain kopi, Fahri juga menjual permen di sekolah.
"Saya kan sekolah pagi, sorenya saya jualan di depan sekolah untuk anak-anak yang sekolah sore. Permen terbuat dari gula merah, dimasak sampai kentak, lalu diaduk kemudian ditaruh di atas terigu. Setelah itu dibentuk, yang premium kita taruh kacang," tutur Fahri menceritakan masa kecilnya dikutip dari Antara, Jumat (13/5/2022).
Masa kecil Fahri hingga remaja lekat dengan lingkungan Muhammadiyah. Suami Farida Briani itu mengawali pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Sumbawa. SMP dan SMA Muhammadiyah juga menjadi pilihan pendidikan selanjutnya setelah lulus dari SD. Meski sambil berjualan membantu orang tua, tapi Fahri selalu juara kelas.
Selepas SMA, Fahri bertekad kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan memilih jurusan Teknologi Industri. Namun usahanya gagal. Ia diterima di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) Lombok.
Pada tahun ketiga, menjelang ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fahri memutuskan cuti panjang. Ia kabur ke rumah pamannya di Jakarta karena tidak mendapat dukungan orang tuanya. Ayah tiga anak ini lalu mendaftar di Universitas Indonesia (UI) dan diterima di Fakultas Ekonomi pada 1992.
"Saya adalah murid binaan akademik pertama Sri Mulyani setelah ia kembali dari Amerika mengambil gelar doktor," kata Fahri.
Di UI, jiwa aktivis Fahri tumbuh. Dia aktif dalam kegiatan kemahasiswaaan. Ia pernah menjadi Ketua Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi UI dan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa UI.
Setelah lulus pada 1997, Fahri melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Magister Ilmu Kebijakan Publik UI yang dibentuk oleh Sri Mulyani.
Aktivis 98
Sejak Reformasi bergulir, nama Fahri Hamzah dikenal sebagai salah aktivis 98. Dia merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini mendukung BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI.
Pada 1999, Fahri diangkat menjadi Staf Ahli MPR. Dalam perjalanan waktu, ia memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih menjadi Anggota DPR pada Pemilu 2004 dari Dapil NTB. Keminatannya di bidang hukum membuat Fahri ditempat PKS di Komisi III DPR sebagai Wakil Ketua.
Fahri kembali terpilih menjadi Anggota DPR pada pemilu-pemilu selanjutnya, yakni 2009 dan 2014. Pada Pemilu 2019, Fahri tidak mencalonkan diri karena tidak lagi berpartai.
Selama menjadi wakil rakyat, Fahri terkenal vokal dan kerap melontarkan kritikan tajam ke pemerintah, sehingga menimbulkan kontroversi. Salah satunya terkait usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat konsultasi pimpinan dan fraksi DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK pada 3 Oktober 2011. Fahri menilai KPK gagal menangani korupsi secara sistemik dalam 8 tahun usianya.
Usulan ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. Sebab, KPK dianggap telah melakukan pemberantasan korupsi dengan menangkapi koruptor-koruptor di level elite.
Meski menjadi salah satu tokoh partai, nyatanya Fahri Hamzah tak berjodoh dengan PKS. Pada 4 April 2016, dia dipecat dari keanggotaan partai. Mengutip dari situs resmi PKS, Fahri dipecat karena tidak memenuhui amanat Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri telah diberikan kesempatan berkali-kali tapi tak juga melaksanakannya.
PKS menilai Fahri melanggar banyak aturan partai yang berideologi santun dan dakwah. Fahri juga dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan dalam kasus 'Papa Minta Saham' serta pembangunan proyek gedung baru DPR.
Tidak terima begitu saja, Fahri mengajukan gugatan atas pemecatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Di tingkat ini, Fahri menang. Putusan PN Jaksel itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Setelah vakum sebentar dari partai politik, pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama sejumlah koleganya yang sama-sama keluar dari PKS, Anies Matta, Mahfud Sidiq, dan Achmad Rilyadi, mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Anis Matta ditetapkan sebagai ketua umum, Fahri sebagai wakil ketua umum, Mahfud Sidiq menjadi Sekjen, dan Achmad Rilyadi menjadi bendahara umum. Ikut bergabung dalam Partai Gelora, aktor yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Itulah profil dan jejak politik Fahri Hamzah, aktivis 98 yang pernah bergabung di PKS dan kini sedang berjuang meloloskan Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024.
Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan daftar pesan yang berisi 6 poin: "Pesanku pada generasi ku!: 1. Jangan biarkan kebebasan terancam. 2. Jangan biarkan rakyat sakit dan menderita. 3. Jangan biarkan penguasa menganiaya.4. Jangan biarkan pengusaha mengatur Negara. 5. Jangan jadi corong penguasa! 6. Bantu dan lindungi mahasiswa dan oposisi!" cuit Fahri pada 7 Mei 2022 dikutip, Jumat (13/5/2022).
Adian lalu merespons tweet tersebut lantaran dalam unggahan itu menyertakan foto dirinya dan Budiman Sudjatmiko. Awalnya, Adian mengucapkan terima kasih kepada Fahri dan mempertanyakan kepada siapa cuitan itu dimaksudkan.
Baca juga: Adian Napitupulu ke Fahri Hamzah: Saya Tak Pernah Usil saat Anda Menikmati Kursi DPR
"Saya tidak tahu pesan itu untuk semua yang segenerasi atau hanya untuk saya dan Budiman saja, karena foto yang ada dalam twitnya (7 Mei 2022 pkl 20.44 WIB) hanya foto saya dan Budiman bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan pada saya dan Budiman setelah 24 tahun Reformasi," kata Adian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022).
Tanggapan panjang Adian terkait perbedaan jalan yang ditempuh dirinya dan Fahri Hamzah ditanggapi riuh oleh netizen. Nama Adian pun sempat merajai trending topic di Twitter.
Lalu seperti apa sosok Fahri Hamzah yang selama ini dikenal vokal terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini? berikut ini profil dan jejak politiknya.
Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971, dari pasangan H Hamzah Ahmad dan Nurjannah. Orang tuanya merupakan pembuat kopi tepal khas Sumbawa. Karena itu, Fahri kecil sudah terbiasa berdagang. Ia mendapatkan tugas menjajakan bubuk kopi buatan orang tuanya di pasar. Selain kopi, Fahri juga menjual permen di sekolah.
"Saya kan sekolah pagi, sorenya saya jualan di depan sekolah untuk anak-anak yang sekolah sore. Permen terbuat dari gula merah, dimasak sampai kentak, lalu diaduk kemudian ditaruh di atas terigu. Setelah itu dibentuk, yang premium kita taruh kacang," tutur Fahri menceritakan masa kecilnya dikutip dari Antara, Jumat (13/5/2022).
Masa kecil Fahri hingga remaja lekat dengan lingkungan Muhammadiyah. Suami Farida Briani itu mengawali pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Sumbawa. SMP dan SMA Muhammadiyah juga menjadi pilihan pendidikan selanjutnya setelah lulus dari SD. Meski sambil berjualan membantu orang tua, tapi Fahri selalu juara kelas.
Selepas SMA, Fahri bertekad kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan memilih jurusan Teknologi Industri. Namun usahanya gagal. Ia diterima di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) Lombok.
Pada tahun ketiga, menjelang ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fahri memutuskan cuti panjang. Ia kabur ke rumah pamannya di Jakarta karena tidak mendapat dukungan orang tuanya. Ayah tiga anak ini lalu mendaftar di Universitas Indonesia (UI) dan diterima di Fakultas Ekonomi pada 1992.
"Saya adalah murid binaan akademik pertama Sri Mulyani setelah ia kembali dari Amerika mengambil gelar doktor," kata Fahri.
Di UI, jiwa aktivis Fahri tumbuh. Dia aktif dalam kegiatan kemahasiswaaan. Ia pernah menjadi Ketua Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi UI dan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa UI.
Setelah lulus pada 1997, Fahri melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Magister Ilmu Kebijakan Publik UI yang dibentuk oleh Sri Mulyani.
Aktivis 98
Sejak Reformasi bergulir, nama Fahri Hamzah dikenal sebagai salah aktivis 98. Dia merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini mendukung BJ Habibie sebagai pengganti Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI.
Pada 1999, Fahri diangkat menjadi Staf Ahli MPR. Dalam perjalanan waktu, ia memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih menjadi Anggota DPR pada Pemilu 2004 dari Dapil NTB. Keminatannya di bidang hukum membuat Fahri ditempat PKS di Komisi III DPR sebagai Wakil Ketua.
Fahri kembali terpilih menjadi Anggota DPR pada pemilu-pemilu selanjutnya, yakni 2009 dan 2014. Pada Pemilu 2019, Fahri tidak mencalonkan diri karena tidak lagi berpartai.
Selama menjadi wakil rakyat, Fahri terkenal vokal dan kerap melontarkan kritikan tajam ke pemerintah, sehingga menimbulkan kontroversi. Salah satunya terkait usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat konsultasi pimpinan dan fraksi DPR bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK pada 3 Oktober 2011. Fahri menilai KPK gagal menangani korupsi secara sistemik dalam 8 tahun usianya.
Usulan ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. Sebab, KPK dianggap telah melakukan pemberantasan korupsi dengan menangkapi koruptor-koruptor di level elite.
Meski menjadi salah satu tokoh partai, nyatanya Fahri Hamzah tak berjodoh dengan PKS. Pada 4 April 2016, dia dipecat dari keanggotaan partai. Mengutip dari situs resmi PKS, Fahri dipecat karena tidak memenuhui amanat Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Fahri telah diberikan kesempatan berkali-kali tapi tak juga melaksanakannya.
PKS menilai Fahri melanggar banyak aturan partai yang berideologi santun dan dakwah. Fahri juga dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan dalam kasus 'Papa Minta Saham' serta pembangunan proyek gedung baru DPR.
Tidak terima begitu saja, Fahri mengajukan gugatan atas pemecatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Di tingkat ini, Fahri menang. Putusan PN Jaksel itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Setelah vakum sebentar dari partai politik, pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama sejumlah koleganya yang sama-sama keluar dari PKS, Anies Matta, Mahfud Sidiq, dan Achmad Rilyadi, mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Anis Matta ditetapkan sebagai ketua umum, Fahri sebagai wakil ketua umum, Mahfud Sidiq menjadi Sekjen, dan Achmad Rilyadi menjadi bendahara umum. Ikut bergabung dalam Partai Gelora, aktor yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Itulah profil dan jejak politik Fahri Hamzah, aktivis 98 yang pernah bergabung di PKS dan kini sedang berjuang meloloskan Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024.
(abd)
Lihat Juga :
