5 Pj Gubernur Dilantik Mendagri, Banten Paling Tajir

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian telah resmi melantik lima penjabat (pj) gubernur untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar (Sekretaris Daerah Banten); Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM); Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri); Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Pj Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri).

Baca juga: Pagi Ini Mendagri Lantik 5 Penjabat Gubernur

Berdasarkan data pada situs elhkpn.kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kelima pj gubernur memiliki sejumla harta kekayaan. Al Muktabar tercatat memilik jumlah harta terbanyak, sedangkan Akmal Malik paling sedikit. Berikut data lengkapnya:

1. Pj Gubernur Banten Al Muktabar

Sekretaris Daerah Provinsi Banten itu mempunyai harta kekayaan mencapai Rp 16.214.851.492. Angka tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 15 Februari 2021 atau laporan periodik 2020.

Dari data itu, Muktabar dilaporkan memiliki tiga tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, Jakarta Selatan dan Depok dengan nilai total mencapai angka Rp8.250.000.000.

Selain itu, Mubarok juga memiliki tiga kendaraan mobil yang ditotal mencapai Rp1.155.000.000. Kemudian harta bergerak mencapai Rp.100.000.000 serta kas dan setara kas Rp6.709.851.492.



2. Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer

Hamka yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dilaporkan memiliki harta kekayaan mencapai Rp11.977.500.000. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikan pada 29 Januari 2021 atau laporan periodik 2020.

Pria yang lahir di Manado itu juga dilaporkan memiliki enam tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur, Bekasi, Tangerang, dan Bandung Barat dengan nilai total mencapai Rp11.250.000.000.

Ia juga dilaporkan memiliki 2 kendaraan sepeda motor dan 3 mobil dengan nilai total mencapai Rp555.500.000. Sementara itu harta bergerak lainnya Rp182.000.000, Surat berharga Rp1.500.000.000, Kas dan setara kas Rp30.000.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp1.540.000.000.

3. Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

Paulus Waterpauw diketahui terakhir melaporkan LHKPN-nya pada 31 Maret 2018 saat ia masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Saat itu, harta kekayaannya mencapai Rp10.643.026.000.

Berdasarkan data LKHPN, Paulus memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang terletak di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Bandung dengan total nilai Rp3.748.026.000.

Selain itu dirinya juga memiliki hanya satu unit mobil dengan total nilai Rp 495.000.000. Kemudian dirinya juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4.500.000.000 erta harta lainnya senilai Rp1.900.000.000.



4. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin

Pria yang sebelumnya menjabat Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp9.562.032.127. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikan pada 24 Februari 2021 atau laporan periodik 2020.

Dari data itu, Ridwan dilaporkan memiliki 7 tanah dan bangunan yang terletak di Bangka Barat, Bogor, Jakarta Utara, dua tanah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Bandung dengan nilai total sebesar Rp3.220.500.000.

Ia juga dilaporkan memiliki tiga kendaraan mobil dengan Rp 565.000.000. Kemudian harta bergerak lainnya sebesar Rp1.423.200.000, Surat Berharga Rp1.440.750.000 serta kas dan setara kas Rp3.482.582.127. Selain itu, Ridwan juga tercatat memiliki hutang Rp570.000.000.

5. Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik

Pria kelahiran Sumatera Barat pada 52 tahun lalu itu dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.117.840.926. Angka tersebut diketahui dari LKHPN yang disampaikan pada 22 Maret 2021 atau laporan periodik 2020.

Dari data itu, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini memiliki lima tanah dan bangunan yang terletak di Bogor, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan total nilai mencapai Rp5.058.735.500.

Ia juga dilaporkan memiliki dua kendaraan motor dan satu mobil dengan nilai total mencapai Rp163.851.700. Kemudian harta bergerak lainnya sebesar Rp73.000.000 serta kas dan setara kas Rp822.253.726. Selain itu, dirinya juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp2.000.000.000.