Menko Airlangga Dorong Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Timur Dipercepat
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung percepatan pembangunan Jawa Timur. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung percepatan pembangunan Jawa Timur .
Terutama membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Rabu (11/5/2022). Rakor ini juga bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 proyek/program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp294,3 Triliun.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan sejumlah pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni 5 proyek selesai dengan nilai Rp5,6 triliun, 2 proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian dengan nilai Rp373,9 miliar, 14 proyek dalam tahap konstruksi dengan nilai Rp13,4 triliun, 96 proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp124,7 triliun, dan 101 proyek dalam tahap perencanaan dengan nilai Rp149,1 triliun.
Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek di Jawa Timur. Dia menuturkan antara lain pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023.
"Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023," katanya.
Selanjutnya, Pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta untuk mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.
Ada juga Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur pangan dan pengendalian banjir khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan.
Terutama membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Rabu (11/5/2022). Rakor ini juga bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 proyek/program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp294,3 Triliun.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan sejumlah pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni 5 proyek selesai dengan nilai Rp5,6 triliun, 2 proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian dengan nilai Rp373,9 miliar, 14 proyek dalam tahap konstruksi dengan nilai Rp13,4 triliun, 96 proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp124,7 triliun, dan 101 proyek dalam tahap perencanaan dengan nilai Rp149,1 triliun.
Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek di Jawa Timur. Dia menuturkan antara lain pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023.
"Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023," katanya.
Selanjutnya, Pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta untuk mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.
Ada juga Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur pangan dan pengendalian banjir khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan.
Explore More