Golkar: Demo Silakan, tapi Isu yang Disampaikan Harus Tepat
loading...
Sejumlah elemen masyarakat yang ingin berdemonstrasi disarankan tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat yang ingin ber demonstrasi disarankan tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Demikian disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya.
Menurut dia, masyarakat yang menyampaikan pendapat dan berdemonstasi tentu dihormati karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang. Namun, ide-ide atau isu yang disampaikan dalam demo juga sebaiknya yan tepat. Baca juga: Demo 21 April, Mahasiswa Bekasi Birukan Patung Kuda Jakpus
“Punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial politik. Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa 10 Mei 2022.
Presiden Jokowi, kata dia, sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan Presiden 3 periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.
“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pilleg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melawan konstitusi,” jelas dia.
Selain itu, Bambang mengatakan, ekonomi saat ini telah tumbuh positif dan triwulan pertama 2022 juga ekonomi bergeliat nyata, pariwisata sekarang kembali bergairah pasca pandemi Covid-19 yang mulai melandai. “Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat,” ujarnya.
Kemudian, Bambang menilai, pemberantasan korupsi tetap berjalan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Penegakan hukum dengan pendekatan restorasi justice yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.
“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi. Namun, kita tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti,” tandasnya.
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan 1443 Hijriyah kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Baca juga: Demo 21 April, 12 Akun WhatsApp Mahasiswa AMI dan UI Diretas
Menurut dia, masyarakat yang menyampaikan pendapat dan berdemonstasi tentu dihormati karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang. Namun, ide-ide atau isu yang disampaikan dalam demo juga sebaiknya yan tepat. Baca juga: Demo 21 April, Mahasiswa Bekasi Birukan Patung Kuda Jakpus
“Punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial politik. Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa 10 Mei 2022.
Presiden Jokowi, kata dia, sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan Presiden 3 periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.
“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pilleg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melawan konstitusi,” jelas dia.
Selain itu, Bambang mengatakan, ekonomi saat ini telah tumbuh positif dan triwulan pertama 2022 juga ekonomi bergeliat nyata, pariwisata sekarang kembali bergairah pasca pandemi Covid-19 yang mulai melandai. “Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat,” ujarnya.
Kemudian, Bambang menilai, pemberantasan korupsi tetap berjalan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Penegakan hukum dengan pendekatan restorasi justice yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.
“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi. Namun, kita tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti,” tandasnya.
Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan 1443 Hijriyah kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Baca juga: Demo 21 April, 12 Akun WhatsApp Mahasiswa AMI dan UI Diretas
Lihat Juga :
