C20 Dorong G20 Jadi Forum Inklusif

JAKARTA - Civil 20 (C20) mendorong G20 menjadi forum inklusif. C20 berkomunikasi untuk mengawal jalannya agenda G20 supaya menyerap aspirasi dari kalangan bawah.

Perwakilan C20 Bona Tua menjelaskan agenda besar pihaknya ke depan setiap bulannya akan mengadakan media briefing dan webinar dari kelompok kerja (pokja) C20. "Di bulan Mei akan ada media briefing dan side event dari Pokja SDGs and Humanitarian dengan tema perlindungan sosial bagi pekerja. Waktunya akan bersamaan dengan 2nd G20 Employment working group Meeting di Jogja pada 10-12 Mei," ujar Bona Tua, Selasa (26/4/2022).

Bona menambahkan, C20 selanjutnya berpartisipasi secara rutin memberikan intervensi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pokja resmi G20. Program berikutnya akan dilakukan dialog kebijakan nasional dengan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2022.





"Isi dialog nasional ini adalah penyampaian rekomendasi kebijakan C20 secara langsung kepada Presiden Jokowi yang dihasilkan dari riset dan melalui proses konsultansi nasional dan internasional. Berikutnya, C20 Summit akan diadakan pada Oktober 2022," ungkapnya yang juga sebagai program officer international NGO Forum on Indonesian Development (INFID) ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa C20 sudah membentuk tujuh pokja yang terdiri dari SDGs and Humanitarian, Vaccine Access and Global Health, Taxation and Sustainable Finance, Gender Equality, Education, Digitalisation and Civic Space, Anti-Corruption dan Environment, Climate Justice and Energy Transition.

Setiap pokja memiliki koordinator nasional dan internasional untuk memastikan bahwa isu-isu C20 juga memberikan perhatian kepada agenda global, khususnya kepada negara miskin dan berkembang. Keanggotaan di masing-masing pokja juga terdiri dari organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia yang secara rutin berdialog untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang inklusif.

Hasil utama dari pokja-pokja ini adalah C20 Communique dan Policy Pack untuk dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November 2022. C20 sepakat dengan tiga isu prioritas Presidensi G20, yaitu transisi energi, pemulihan kesehatan dunia dan perbaikan ekonomi.

"Namun, kami tetap aktif membawa isu penting dan khas masyarakat sipil, seperti isu antikorupsi, isu kebebasan berekspresi (civic space), isu kemanusiaan, dan lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan yang jelas bahwa akan tetap mengundang Rusia sebagai penghormatan terhadap mekanisme konsensus G20. C20 menghargai langkah ini.

Dia melanjutkan, C20 sebagai platform masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyampaian aspirasi dari civil society dan proses pembuatan kebijakan di G20 berjalan dengan inklusif. "Setidaknya dalam keanggotaan dan kegiatan-kegiatan kami, kami tidak menutup pintu bagi negara manapun untuk bergabung. Namun, bukan berarti kami tidak mengkritisi dan menutup mata atas krisis kemanusiaan di Rusia-Ukraina saat ini," pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana mengungkapkan bahwa C20 akan menyoroti sejumlah isu dalam agenda G20 yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Misalnya Walhi yang masuk dalam Pokja C20 soal sustainable finance atau taksonomi hijau.

"Saat ini Indonesia pada Januari mengeluarkan taksonomi hijau yang belum banyak dikeluarkan negara lain termasuk Tiongkok. Taksonomi hijau mengklasifikasi jenis usaha yang mana berisiko ramah dan tidak terhadap lingkungan," katanya secara terpisah.

Dia menjelaskan kebijakan itu harus menjadi isu dunia sekalipun untuk lingkup Indonesia masih membutuhkan penyempurnaan. Seperti sektor tambang batu bara masuk taksonomi hijau meskipun klasifikasi tertingginya masuk kuning atau tidak sampai hijau.

"Tapi penting kemudian taksonomi hijau harusnya menjadi klausul atau mandat yang direalisasikan secara sempurna. Harapan kita kerangka keuangan tidak berhenti dalam konteks klasifikasi, tapi juga memberikan dukungan seperti tidak memberikan pendanaan terhadap sektor usaha yang merusak lingkungan," pungkasnya.