Larangan Ekspor Migor Bikin Petani Menjerit, Legislator Demokrat Sentil Pemerintah

"Laporan dari petani sawit di 26 provinsi sawit bahwa kenaikan harga pupuk ini merata baik NPK dan tunggal. Kalau harga pupuk tidak terkendali, biaya produksi dipastikan naik signifikan," ujar Achmad.

Dia menuturkan penjualan pupuk tidak hanya terkait ke ketersediaan, tapi juga keterjangkauan. "Dan berharap Pupuk Indonesia (BUMN) menjadi penyeimbang (control), bukan malah pemicu naiknya pupuk secara nasional. Faktanya pupuk dari produsen BUMN ini lebih tinggi kenaikannya dibandingkan non-BUMN," ucapnya.

Maka itu, dia mengaku prihatin dan miris melihat kondisi tersebut. Sehingga, Achmad mendesak pemerintah mengevaluasi harga pupuk dan harus seimbang dengan harga TBS.

"Saya menyampaikan kenaikan harga Pupuk sebaiknya seimbang dengan kenaikan harga TBS, jangan pula melampaui rasio kenaikan harga TBS saat ini. Pupuk itu sangat penting bagi petani, jangan malah menjadi beban karena pupuk itu pemicu produksi bukan penghambat produksi," kata dia.

Achmad juga mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang telah dikeluarkan, dan melakukan riset terlebih dahulu supaya kebijakan itu tidak merugikan rakyat. "Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan itu harus berdasarkan data dan fakta di masyarakat. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya menyusahkan rakyat. Kalau perlu cabut kebijakan tersebut dan cari solusi lain yang lebih aman," pungkasnya.