Kebijakan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Sejalan dengan Aspirasi DPR

Dia menambahkan, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti pemerintah apabila kebijakan di level para menteri tidak juga berhasil, maka meminta untuk diberlakukan pelarangan ekspor sebagai shock therapy. “Kita bersyukur, dengan demikian kebijakan presiden itu sudah sejalan dengan aspirasi Komisi VI yang pernah mengusulkan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng demi menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di dalam negeri," imbuhnya.

Kendati demikian, dia meminta kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya itu jangan sampai justru merugikan pihak petani sawit yang selama ini menggantungkan hidupnya dari komoditas itu. “Untuk itulah kami meminta agar para petani sawit dilindungi. Mengingat hal ini juga menyangkut mata pencaharian petani sawit di Indonesia yang jumlahnya signifikan,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Selain itu, dia berharap pelarangan ekspor ini menjadi shock therapy bagi kalangan korporasi sawit. Sehingga mereka punya sikap nasionalisme tinggi ketika rakyat membutuhkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

"Kita berharapnya kan korporasi-korporasi sawit mau berkontribusi untuk rakyat. Ternyata susah sekali. Hal itu karena mekanisme pengelolaan sawit di Indonesia ini lemah di sisi peran pemerintah untuk mengatur mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pelarangan ekspor CPO dan turunannya ini sementara saja agar tidak pula mematikan korporasi sawit di dalam negeri. Apalagi ekspor minyak goreng ini merupakan ekspor andalan yang menurutnya harus dijaga.