Pengamat Militer: Defend ID Langkah Strategis Kemhan Wujudkan Kemandirian Alutsista TNI
Sabtu, 23 April 2022 - 14:15 WIB
loading...
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk segera mencapai kemandirian alutsista TNI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan holding BUMN industri pertahanan atau Defend ID di PT PAL (Persero) Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 20 April 2022. Peluncuran Defend ID merupakan komitmen presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk segera mencapai kemandirian alutsista TNI.
”Pemenuhan kebutuhan alutsista modern merupakan program utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (23/4/2022).
Baca juga: Menhan Prabowo Targetkan Defend ID Tembus 50 Besar Industri Pertahanan Terbesar Dunia
Melalui holding tersebut, berbagai mekanisme procurement dan acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara. Mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS.
”Para pemimpin BUMN dan BUMS harus segera menyiapkan para ahli dan operator untuk menguasai terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan setiap jenis persenjataan, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dan sebagainya,” kata Nuning panggilan akrab Susaningtyas Kertopati.
Baca juga: DPR Dukung Holding Defend ID untuk Sinergitas Inhan Indonesia Agar Disegani di Dunia
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, para teknisi dituntut mampu memproduksi bersama pabrikan negara lain, untuk selanjutnya mampu memproduksi secara mandiri. Pararel dengan tuntutan tersebut adalah melengkapi berbagai fasilitas produksi dan laboratorium peralatan militer. ”Timeline mekanisme produksi disusun bersamaan dalam waktu yang bisa lebih cepat agar kapasitas produksi yang tinggi dapat tercapai,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber menambahkan, holding industri pertahanan juga sebagai induk industri yang banyak menarik industri menengah dan industri kecil untuk aktif dalam produksi alutsista. Reverse engineering dapat menjadi paradigma kinerja holding industri pertahanan berdasarkan prioritas kebutuhan operasional TNI.
”Keberhasilan holding industri pertahanan pada saatnya juga dapat diarahkan untuk memproduksi berbagai peralatan dan perlengkapan industri-industri lainnya. Investasi pemerintah untuk holding industri pertahanan diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, produktivitas sektor industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Perlu diketahui, Defend ID dibentuk oleh Kementerian BUMN dan Kemhan. Holding BUMN industri pertahanan terdiri dari PT Len Industri Persero, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk segera mencapai kemandirian alutsista TNI.
”Pemenuhan kebutuhan alutsista modern merupakan program utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (23/4/2022).
Baca juga: Menhan Prabowo Targetkan Defend ID Tembus 50 Besar Industri Pertahanan Terbesar Dunia
Melalui holding tersebut, berbagai mekanisme procurement dan acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara. Mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS.
”Para pemimpin BUMN dan BUMS harus segera menyiapkan para ahli dan operator untuk menguasai terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan setiap jenis persenjataan, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dan sebagainya,” kata Nuning panggilan akrab Susaningtyas Kertopati.
Baca juga: DPR Dukung Holding Defend ID untuk Sinergitas Inhan Indonesia Agar Disegani di Dunia
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, para teknisi dituntut mampu memproduksi bersama pabrikan negara lain, untuk selanjutnya mampu memproduksi secara mandiri. Pararel dengan tuntutan tersebut adalah melengkapi berbagai fasilitas produksi dan laboratorium peralatan militer. ”Timeline mekanisme produksi disusun bersamaan dalam waktu yang bisa lebih cepat agar kapasitas produksi yang tinggi dapat tercapai,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber menambahkan, holding industri pertahanan juga sebagai induk industri yang banyak menarik industri menengah dan industri kecil untuk aktif dalam produksi alutsista. Reverse engineering dapat menjadi paradigma kinerja holding industri pertahanan berdasarkan prioritas kebutuhan operasional TNI.
”Keberhasilan holding industri pertahanan pada saatnya juga dapat diarahkan untuk memproduksi berbagai peralatan dan perlengkapan industri-industri lainnya. Investasi pemerintah untuk holding industri pertahanan diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, produktivitas sektor industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Perlu diketahui, Defend ID dibentuk oleh Kementerian BUMN dan Kemhan. Holding BUMN industri pertahanan terdiri dari PT Len Industri Persero, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
