NII Ingin Gulingkan Jokowi, Demokrat Singgung Ketidakadilan
Sabtu, 23 April 2022 - 07:10 WIB
loading...
Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa kelompok Negara Islam Indonesia (NII) ingin menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa kelompok Negara Islam Indonesia (NII) ingin menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum 2024. Caranya dengan membuat kerusuhan (chaos) seperti 1998.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto berpandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus juga sebagai dasar negara. Jika kemudian ada kelompok yang ingin menggantinya, maka faktor ketidakadilan, ketidakmerataan hingga abuse of power, dimungkinan menjadi penyebabnya.
"Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari rasa ketidakadilan dan ketidakmerataan kesejahteraan, penyelenggara negara yang melakukan abuse of power, maraknya korupsi yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menurun. Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap ideologi negara," kata Didik saat dihubungi, Sabtu (23/4/2022).
"Apalagi, dengan menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai akibat dari keterbukaan informasi," katanya.
Menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini, jika memang ada ancaman nyata dan serius terhadap ideologi Pancasila, maka harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, dia meminta aparat tidak gegabah dalam menyimpulkan gerakan-gerakan tersebut.
"Kita juga tidak boleh gegabah, harus hati-hati, dan terukur dalam menyimpulkan adanya gerakan nyata yang ingin melawan pemerintah dan ideologi kita, agar kita tidak salah dalam membaca situasi dan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto berpandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus juga sebagai dasar negara. Jika kemudian ada kelompok yang ingin menggantinya, maka faktor ketidakadilan, ketidakmerataan hingga abuse of power, dimungkinan menjadi penyebabnya.
"Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari rasa ketidakadilan dan ketidakmerataan kesejahteraan, penyelenggara negara yang melakukan abuse of power, maraknya korupsi yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menurun. Hal ini bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap ideologi negara," kata Didik saat dihubungi, Sabtu (23/4/2022).
"Apalagi, dengan menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai akibat dari keterbukaan informasi," katanya.
Menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini, jika memang ada ancaman nyata dan serius terhadap ideologi Pancasila, maka harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, dia meminta aparat tidak gegabah dalam menyimpulkan gerakan-gerakan tersebut.
"Kita juga tidak boleh gegabah, harus hati-hati, dan terukur dalam menyimpulkan adanya gerakan nyata yang ingin melawan pemerintah dan ideologi kita, agar kita tidak salah dalam membaca situasi dan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya," ujarnya.
Lihat Juga :
