Soal Peretasan, Demokrat Sebut Kondisi Demokrasi Indonesia Makin Memburuk
Jum'at, 22 April 2022 - 02:29 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menyanyangkan maraknya tindakan peretasan akun-akun media sosial yang menimpa aktivis demokrasi di Indonesia. Demokrat menggarisbawahi kasus peretasan yang dialami Bivitri Susanti dan beberapa aktivis mahasiswa dengan menyasar nomor telepon seluler pribadi mereka.
Baca juga: Demo 21 April, 12 Akun WhatsApp Mahasiswa AMI dan UI Diretas
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, peretasan ini sudah dipraktikan dalam hal menyebarkan kabar bohong. Di mana berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi.
Baca juga: Kritik Jokowi Akun BEM UI Diretas, Demokrat Dorong DPR Pakai Hak Interpelasi
Herzaky menilai, praktik peretasan tersebut membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri.
"Demokrasi Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku seperti ini dibiarkan berlarut-larut," ujar Koordinator Juru Bicara Demokrat dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).
Baginya, dengan pembiaran pemerintah menanggapi kasus peretasan tersebut, menandakan adanya tindakan dengan sengaja membiarkan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi untuk terus berlanjut.
"Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," ujar Herzaky.
Dia menambahkan, sikap pemerintah harus tegas memberantas peretasan dan juga mendukung penyampaian aspirasi secara transparan. Maka dari itu menurutnya, pemerintah masih belum becus menanggapi permasalahan dunia siber secara berkelanjutan.
"Pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekadar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan," tutur Herzaky.
Untuk itu Herzaky menyampaikan, Demokrat berharap adanya perbaikan dari pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat yang utamanya menjaga peretasan siber terhadap akun-akun media sosial.
Dia pun mengkhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin dicap buruk di mata dunia. "Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter. Sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat," pungkasnya.
Baca juga: Demo 21 April, 12 Akun WhatsApp Mahasiswa AMI dan UI Diretas
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, peretasan ini sudah dipraktikan dalam hal menyebarkan kabar bohong. Di mana berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi.
Baca juga: Kritik Jokowi Akun BEM UI Diretas, Demokrat Dorong DPR Pakai Hak Interpelasi
Herzaky menilai, praktik peretasan tersebut membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri.
"Demokrasi Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku seperti ini dibiarkan berlarut-larut," ujar Koordinator Juru Bicara Demokrat dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).
Baginya, dengan pembiaran pemerintah menanggapi kasus peretasan tersebut, menandakan adanya tindakan dengan sengaja membiarkan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi untuk terus berlanjut.
"Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," ujar Herzaky.
Dia menambahkan, sikap pemerintah harus tegas memberantas peretasan dan juga mendukung penyampaian aspirasi secara transparan. Maka dari itu menurutnya, pemerintah masih belum becus menanggapi permasalahan dunia siber secara berkelanjutan.
"Pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekadar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan," tutur Herzaky.
Untuk itu Herzaky menyampaikan, Demokrat berharap adanya perbaikan dari pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat yang utamanya menjaga peretasan siber terhadap akun-akun media sosial.
Dia pun mengkhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin dicap buruk di mata dunia. "Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter. Sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
