DPR Diminta Dorong Pihak Berkompeten Keluarkan Aturan Robot Trading

Kamis, 21 April 2022 - 00:20 WIB
loading...
DPR Diminta Dorong Pihak...
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam dan Ketua SWI Tongam L Tobing. Foto: Tangkapan layar
A A A
JAKARTA - Suara agar pengembalian kembali dana investasi di robot trading kembali mencuat. Para korban robot trading pun kembali meminta bantuan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam untuk memperjuangkan agar uang korban bisa kembali.

Dalam live Instagram-nya bersama Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing, Mufti mencoba mengurai persoalan dalam aplikasi robot trading di Indonesia dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Baca juga: Ello Bakal Diperiksa Bareskrim Besok soal Kasus Robot Trading DNA Pro

"Kenapa baru dicegah akhir-akhir ini, padahal korbannya sudah banyak. Kalau ternyata ilegal, kalau ini ternyata penipuan kenapa baru sekarang? Lalu kenapa yang ditutup hanya situsnya saja, tidak didatangi saja kantornya?" tanya Mufti dalam acara tersebut seperti dikutip, Rabu (20/4/2022).

Menjawab hal ini, Tongam mengatakan, Satgas SWI sudah melaksanakan pencegahan sejak enam tahun lalu.

"Kami secara masif sudah melakukannya sejak enam tahun lalu," jawab Tongam seraya membeberkan sejumlah upaya Satgas SWI dalam melakukan pencegahan terhadap robot trading yang beroperasi secara ilegal.

Selama live Instagram ini berlangsung, sejumlah netizen ramai berkomentar dan kembali mempertanyakan pengembalian dana korban robot trading yang disegel Bappebti.

Untuk diketahui, sejumlah robot trading telah diblokir pemerintah karena diduga melanggar Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Dalam komen komentar, netizen mayoritas kembali menyuarakan harapan agar withdraw (WD) bisa dilakukan pada robot trading yang disegel.

Seperti disuarakan akun @rachdian_ali yang menyatakan, jika inti dari permasalahan ini adalah kembalinya uang korban.

"Semoga setelah clear permasalahannya, dana masyarakat yang sudah diinvestasikan bisa kembali ke masyarakat itu sendiri, bukannya setelah ditutup robot tradingnya oleh pemerintah, dananya malah hilang juga, dan masyarakat tetap menjadi korban. Karena inti masalahnya, masyarakat ingin uangnya kembali," cuit @rachdian_ali.

Sedangkan akun @ganungsadewa meminta DPR mendesak pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini untuk segera merampungkan aturan terkait robot trading. Baca juga: Bos Robot Trading Fahrenheit Hendry Susanto Ditangkap
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Anggota DPR Alamuddin...
Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois Meninggal Dunia
Kasus Toko Mama Banjar,...
Kasus Toko Mama Banjar, Wakil Ketua Komisi VII: Negara Harusnya Membina UMKM
DPR Rapat Bareng KPU,...
DPR Rapat Bareng KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, Evaluasi Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Pimpinan Komisi VII...
Pimpinan Komisi VII Pertanyakan Sikap Kemenperin Tak Dukung Bali Bebas Sampah Plastik
Pengesahan RUU Perampasan...
Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
Demo Ricuh Pecah, Polisi...
Demo Ricuh Pecah, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Tolak UU TNI
BNI Sekuritas Luncurkan...
BNI Sekuritas Luncurkan New BIONS dan Gelar BIONS Cuanpionship #4
AQUA Elektronik Bersama...
AQUA Elektronik Bersama DPR-MPR Perkuat Komitmen Hidup Sehat Melalui Women's Day Run 10K 2025
Solusi Hadapi Pasar...
Solusi Hadapi Pasar Forex, Narko Santoso Kenalkan Strategi 'Ternak Akun'
Rekomendasi
KSPI: 8.000 Karyawan...
KSPI: 8.000 Karyawan Panasonic Indonesia Terancam PHK
AS-China Sepakat Turunkan...
AS-China Sepakat Turunkan Tarif Impor, Ini 5 Poin Pentingnya
Militer Pakistan Bantah...
Militer Pakistan Bantah Tangkap Pilot India
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Infografis
5 Teknologi Canggih...
5 Teknologi Canggih Masjidilharam, Salah Satunya Robot Panduan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved