Komitmen Multipihak Implementasikan SDGs melalui Pendekatan Yurisdiksi di Tanah Papua
Rabu, 20 April 2022 - 20:55 WIB
loading...
A
A
A
Arifin Rudianto mengatakan, dalam implementasi SDGs, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri. Antara lain keterlibatan multistakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan.
Henderite L Ohee, salah satu tokoh muda Papua menambahkan, modal besar Papua adalah kekayaan sumber daya alam. Untuk mengelola SDM tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengawasan SDGs. "Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif DIPI Prof Jatna Supriatna menyampaikan perlunya inovasi yang siap dan dapat diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di antaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak. Prof Jatna juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerja sama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua.
Henderite L Ohee, salah satu tokoh muda Papua menambahkan, modal besar Papua adalah kekayaan sumber daya alam. Untuk mengelola SDM tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengawasan SDGs. "Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif DIPI Prof Jatna Supriatna menyampaikan perlunya inovasi yang siap dan dapat diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di antaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak. Prof Jatna juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerja sama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua.
(abd)
Lihat Juga :
