Komitmen Multipihak Implementasikan SDGs melalui Pendekatan Yurisdiksi di Tanah Papua

JAKARTA - Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi.

Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk 'Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua' dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030, di mana kesepakatan antara pemimpin di dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri KLHK Alue Dohong, Dirjen Bina Kemendagri Arifin Rudianto, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.

Baca juga: Webinar Universitas Yarsi: Percepat Capaian SDGs Kesehatan Melalui Kecerdasan Buatan

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam implementasi SDGs membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi. "Hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022," katanya.

Arifin Rudianto mengatakan, dalam implementasi SDGs, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri. Antara lain keterlibatan multistakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan.

Henderite L Ohee, salah satu tokoh muda Papua menambahkan, modal besar Papua adalah kekayaan sumber daya alam. Untuk mengelola SDM tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengawasan SDGs. "Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DIPI Prof Jatna Supriatna menyampaikan perlunya inovasi yang siap dan dapat diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di antaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak. Prof Jatna juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerja sama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua.