Komitmen Multipihak Implementasikan SDGs melalui Pendekatan Yurisdiksi di Tanah Papua
Rabu, 20 April 2022 - 20:55 WIB
loading...
Modal besar Papua adalah kekayaan sumber daya alam. Untuk mengelola SDM tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengawasan SDGs. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi.
Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk 'Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua' dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030, di mana kesepakatan antara pemimpin di dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri KLHK Alue Dohong, Dirjen Bina Kemendagri Arifin Rudianto, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.
Baca juga: Webinar Universitas Yarsi: Percepat Capaian SDGs Kesehatan Melalui Kecerdasan Buatan
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam implementasi SDGs membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi. "Hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022," katanya.
Untuk itu Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk 'Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua' dengan tujuan memahami tantangan termasuk pengkajian IPTEK dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030, di mana kesepakatan antara pemimpin di dunia, termasuk Indonesia untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri oleh para pejabat penting, terdiri dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri KLHK Alue Dohong, Dirjen Bina Kemendagri Arifin Rudianto, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.
Baca juga: Webinar Universitas Yarsi: Percepat Capaian SDGs Kesehatan Melalui Kecerdasan Buatan
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam implementasi SDGs membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi. "Hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022," katanya.
Lihat Juga :
