Wagub Jabar Dampingi Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Palabuhanratu
Jum'at, 19 Juni 2020 - 10:03 WIB
loading...
Wagub Jabar Dampingi Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Palabuhanratu
A
A
A
SUKABUMI - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia (RI) Edhy Prabowo di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Kamis (18/6/20).
Dalam agenda tersebut, Kang Uu melaporkan bahwa Jabar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa dari Pantai Utara Indramayu, Cirebon, dan Subang, hingga Pantai Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, juga Tasikmalaya.
Tak dimungkiri, potensi tersebut masih disertai dengan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Meski begitu, Kang Uu berujar, dengan segala kekurangan yang ada, banyak nelayan di Jabar mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.
Selain itu, para nelayan juga terbantu dengan berbagai pendanaan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Mudah-mudahan bisa secara optimal dinikmati oleh nelayan di Jawa Barat," kata Kang Uu.
"Serta saya sampaikan ke beliau (Menteri Perikanan dan Kelautan RI) dan sudah disanggupi, ada program untuk ekonomi pondok pesantren," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengatakan bahwa kunjungan kerjanya kali ini di Palabuhanratu adalah untuk melihat aktivitas sekaligus masalah para nelayan penangkapan.
"Salah satunya (masalah) dari sektor infrastruktur. Pelabuhan ini sangat diharapkan untuk adanya perbaikan kedepannya dan penguatan-penguatan termasuk perluasan," ujar Edhy.
Edhy pun mendukung adanya perubahan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra. Perubahan nama ini diharapkan mampu mengubah kegiatan menjadi ekspor ikan langsung dari Palabuhanratu.
"Kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta, untuk apa ke sana lagi langsung saja (ekspor) dari sini. Potensi perikanan yang cukup besar ini merupakan daerah perlintasan tuna secara internasional tidak hanya tuna banyak juga jenis-jenis ikan lain," tutur Edhy.
Selain itu, dirinya juga berupaya mendorong budi daya perikanan baik di darat maupun pesisir. Karena saat ini, lanjut Edhy, tambak udang dianggap cukup berpotensi bagi nelayan dan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
"Kami ingin memperkuat sektor udang Indonesia. Kami bercita-cita kalau bisa pangsa udang dunia ini kita menjadi motornya," ucap Edhy.
Pada agenda ini, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja laut antara PT Multi Samudra Fisindo dan nelayan. Hal ini merupakan implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan awak kapal perikanan.
Juga terdapat penyerahan sertifikat bantuan dan permodalan pada nelayan dari KKP. Antara lain, Bantuan Bakti Nelayan sebanyak 1.000 paket dan bantuan 200 paket gemar ikan dalam rangka membantu pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan imun atau daya tahan tubuh.
Selain itu, penyerahan sertifikat keterampilan penanganan ikan sebanyak 21 sertifikat, sertifikasi hak atas tanah atau sehat nelayan sebanyak 200 bidang, asuransi BPJS Ketenagakerjaan bantuan iuran pada ABK, permodalan Pegadaian dengan total Rp757.800.000, fasilitasi permodalan perbankan Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000, penyerahan bantuan LPM UKP sebesar Rp1.045.000.000, permodalan dari Bank BRI sebanyak Rp828.000.000 dan klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan sebanyak Rp42.000.000.
Dalam agenda tersebut, Kang Uu melaporkan bahwa Jabar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa dari Pantai Utara Indramayu, Cirebon, dan Subang, hingga Pantai Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, juga Tasikmalaya.
Tak dimungkiri, potensi tersebut masih disertai dengan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Meski begitu, Kang Uu berujar, dengan segala kekurangan yang ada, banyak nelayan di Jabar mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.
Selain itu, para nelayan juga terbantu dengan berbagai pendanaan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Mudah-mudahan bisa secara optimal dinikmati oleh nelayan di Jawa Barat," kata Kang Uu.
"Serta saya sampaikan ke beliau (Menteri Perikanan dan Kelautan RI) dan sudah disanggupi, ada program untuk ekonomi pondok pesantren," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengatakan bahwa kunjungan kerjanya kali ini di Palabuhanratu adalah untuk melihat aktivitas sekaligus masalah para nelayan penangkapan.
"Salah satunya (masalah) dari sektor infrastruktur. Pelabuhan ini sangat diharapkan untuk adanya perbaikan kedepannya dan penguatan-penguatan termasuk perluasan," ujar Edhy.
Edhy pun mendukung adanya perubahan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra. Perubahan nama ini diharapkan mampu mengubah kegiatan menjadi ekspor ikan langsung dari Palabuhanratu.
"Kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta, untuk apa ke sana lagi langsung saja (ekspor) dari sini. Potensi perikanan yang cukup besar ini merupakan daerah perlintasan tuna secara internasional tidak hanya tuna banyak juga jenis-jenis ikan lain," tutur Edhy.
Selain itu, dirinya juga berupaya mendorong budi daya perikanan baik di darat maupun pesisir. Karena saat ini, lanjut Edhy, tambak udang dianggap cukup berpotensi bagi nelayan dan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
"Kami ingin memperkuat sektor udang Indonesia. Kami bercita-cita kalau bisa pangsa udang dunia ini kita menjadi motornya," ucap Edhy.
Pada agenda ini, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja laut antara PT Multi Samudra Fisindo dan nelayan. Hal ini merupakan implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan awak kapal perikanan.
Juga terdapat penyerahan sertifikat bantuan dan permodalan pada nelayan dari KKP. Antara lain, Bantuan Bakti Nelayan sebanyak 1.000 paket dan bantuan 200 paket gemar ikan dalam rangka membantu pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan imun atau daya tahan tubuh.
Selain itu, penyerahan sertifikat keterampilan penanganan ikan sebanyak 21 sertifikat, sertifikasi hak atas tanah atau sehat nelayan sebanyak 200 bidang, asuransi BPJS Ketenagakerjaan bantuan iuran pada ABK, permodalan Pegadaian dengan total Rp757.800.000, fasilitasi permodalan perbankan Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000, penyerahan bantuan LPM UKP sebesar Rp1.045.000.000, permodalan dari Bank BRI sebanyak Rp828.000.000 dan klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan sebanyak Rp42.000.000.
(atk)
