Pancasila Jangan Jadi Ideologi Tertutup dan Ditafsirkan Tunggal seperti Orba
Jum'at, 19 Juni 2020 - 08:59 WIB
loading...
A
A
A
Padahal menurut Ali, semua pihak tidak perlu atau bahkan perlu menghindari untuk melakukan diseminasi Pancasila dengan cara-cara Orde Baru yang memberi ruang tunggal dan penafsiran yang tertutup tentang Pancasila. "Seolah-olah di luar Orde Baru maka dia anti Pancasila," katanya.(Info Grafis: Ini Isi RUU HIP yang Memicu Kontroversi dan Ditolak Ramai-Ramai )
Menurutnya, jika hal itu yang dilakukan maka mengandung risiko terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebutnya menjadi tertutup karena ada intitusi tunggal yang merasa berhak menafsirkannya dan akhirnya muncul stigmaisasi negatif di tengah masyarakat.
"Di situlah yang saya lakukan semacam kritisisme terhadap langkah DPR yang saat ini membuat legislasi tentang Haluan Pancasila. Harus diberi rambu-rambu. Jangan sampai ideologi Pancasila menjadi ideologi tertutup," tuturnya.
Ali menganggap keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP sebenarnya momentum yang tepat bagi para wakil rakyat di Senayan untuk membuka kembali ruang diskursus bersama seluruh komponen bangsa dan menempatkan Pancasila di level yang terhormat. (Baca juga: Lepas Tangan soal RUU HIP, PDIP Geram Sikap Sejumlah Fraksi)
"Karena kalau itu terjadi, maka kita tidak mengambil langkah mundur, dari apa yang di lakukan Orde Baru secara tidak pas untuk mengawal demokrasi ini ke dalam mengawal Pancasila untuk masuk kebijakan-kebijakan itu," pungkas dia.
Menurutnya, jika hal itu yang dilakukan maka mengandung risiko terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebutnya menjadi tertutup karena ada intitusi tunggal yang merasa berhak menafsirkannya dan akhirnya muncul stigmaisasi negatif di tengah masyarakat.
"Di situlah yang saya lakukan semacam kritisisme terhadap langkah DPR yang saat ini membuat legislasi tentang Haluan Pancasila. Harus diberi rambu-rambu. Jangan sampai ideologi Pancasila menjadi ideologi tertutup," tuturnya.
Ali menganggap keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP sebenarnya momentum yang tepat bagi para wakil rakyat di Senayan untuk membuka kembali ruang diskursus bersama seluruh komponen bangsa dan menempatkan Pancasila di level yang terhormat. (Baca juga: Lepas Tangan soal RUU HIP, PDIP Geram Sikap Sejumlah Fraksi)
"Karena kalau itu terjadi, maka kita tidak mengambil langkah mundur, dari apa yang di lakukan Orde Baru secara tidak pas untuk mengawal demokrasi ini ke dalam mengawal Pancasila untuk masuk kebijakan-kebijakan itu," pungkas dia.
(kri)
Lihat Juga :
