Zulhas Tegaskan Penundaan Pemilu 2024 Tak Mungkin Terwujud

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penundaan Pemilu 2024 sudah tidak mungkin terealisasi. Menurutnya, pernyataan beberapa elite terkait wacana penundaan Pemilu hanyalah statement politik.

"Dalam politik biasa saja, itu namanya komunikasi politik, tapi dalam realisasi pilpres ada peraturan dalam UUD, jadi itu tidak ada dan gak mungkin," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/4/2022).

Dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan yang bisa disapa Zulhas meminta masyarakat tidak perlu lagi meributkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden karena tidak mungkin terwujud.



Senada dengan Zulhas, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tangerang, Muhammad Dwiki Ramadhani meminta seluruh elemen bangsa untuk menyudahi issue penundaan pemilu yang tidak produktif dan cenderung memecah belah bangsa. Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang ini mengajak masyarakat dan pemerintah fokus pada upaya meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

"Pertama, stop menggoreng isu penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden, karena sangat kontraproduktif dengan situasi serta kondisi bangsa dan negara saat ini," kata Dwiki saat dihubungi wartawan, Kamis (14/4/2022).

Apalagi, lanjut Dwiki, Presiden Jokowi sudah melantik penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu di Istana Negara, Selasa (12/4/2022). Itu artinya agenda pemilu telah berjalan sesuai dengan jadwal rencana.

Baca juga: Zulhas Minta Kader PAN Tetap Hormati Amien Rais dan Din Syamsuddin

Di sisi lain, wakil rakyat termuda di DPRD Kota Tangerang ini memandang isu kesejahteraan rakyat di tengah krisis multidimensi akibat Covid-19 semestinya menjadi polemik utama yang harus segera dicari jalan keluarnya. Apalagi, situasi global ini sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan memberikan kontribusi naiknya angka kemiskinan serta pengangguran di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Tangerang, angka kemiskinan yang semula 118,22 ribu naik menjadi 134,24 ribu jiwa di Tahun 2022. "Turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi pemerintah daerah dan kami di DPRD, namun seluruh elemen masyarakat di Kota Tangerang," kata Dwiki.

Dwiki memandang perlu komitmen bersama yang teguh untuk memulihkan kesejahteraan khususnya ekonomi rakyat yang masih berfluktuasi usai dihantam badai pandemi Covid-19, salah satunya dengan memprioritaskan kembali program kesejahteraan rakyat sebagai amanat nasional. Hal ini bertujuan untuk membangun sekaligus menguatkan kembali fondasi ekonomi masyarakat yang sempat porak poranda gegara pandemi Covid-19, untuk mengilangkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

"Benar kata Bang Zulhas, masalah kesenjangan tidak bisa dipandang remeh. Jika kesenjangan bisa diminimalisir, maka perlahan semua dampak negatif kemiskinan seperti pengangguran akan hilang dengan sendirinya," kata Dwiki.