LGP: Pernyataan Menteri Soal Big Data Membuat Situasi Politik Memanas

JAKARTA - Laskar Ganjar Puan (LGP) menilai pernyataan salah satu menteri terkait big data membuat situasi politik nasional memanas. LGP menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap menteri tersebut.

Ketua Dewan Pembina LGP Mochtar Mohamad mengatakan, akhir-akhir ini suhu politik di Indonesia mulai memanas. Hal ini dipicu tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan elite politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal 'Big Data' yang membuat situasi semakin meruncing.

"Pertengahan tahun ini analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," kata Mochtar saat acara buka puasa DPP LGP dan Brigade Laskar Ganjar-Puan (LGP) di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, melalui keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).



Pria yang akrab disapa M2 ini menyarankan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri yang melontarkan pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 karena bertentangan dengan konstitusi. "Menteri yang bicara soal big data perlu di reshuffle. Kalau tidak dilakukan, bisa jadi Pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun 2022 ini," katanya.

Guna mengantisipasi turbelensi politik tersebut, lanjut dia, LGP akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi. "Di Bekasi masing-masing 600 orang pasukan. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, insyaAllah April dan Mei mendatang selesai terbentuk," ujarnya.

Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma menambahkan, satu hal yang perlu dilakukan juga saat ini yakni melindungi aset kekayaan negara. Oleh karenanya, LGP juga berupaya untuk melindungi semua aset kekayaan negara. Jangan sampai karena investasi dapat merugikan negara.

Baca juga: Tulis Puisi BRUTUS, Fadli Zon Singgung Big Data hingga Oligarki

"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara, diharapkan BPK dan KPK perlu mengevaluasi kerja sama investasi dengan asing dan jangan sampai merugikan negara," katanya.