Masyarakat Hadapi Banyak Persoalan, Ini 10 Sikap PB HMI untuk Pemerintah
loading...
Ketua Umum PB HMI Raihan Aritama. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini ditunjukkan dengan banyak persoalan di berbagai bidang, dari kemunduran kualitas demokrasi, kesenjangan sosial-ekonomi, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, hingga polarisasi masyarakat yang disebabkan isu SARA.
"Dari deretan persoalan kompleks yang menimpa negeri ini, masyarakat menjadi korban utamanya," kata Ketua Umum PB HMI Raihan Aritama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022).
PB HMI telah menggelar Pleno untuk merespons persoalan kompleks tersebut pada 7-10 April 2022 di Bogor, Jawa Barat. Berikut ini 10 rekomendasi PB HMI kepada pemerintah:
1. Meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
3. Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.
4. Mendorong pemerintah untuk menyetabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan stock BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
5. Mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19.
6. Menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan catatan sebagai berikut:
a. Pemerintah harus menjamin pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.
b. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
7. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.
8. Meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
9. Meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
10. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak capable dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri.
Baca juga: PB HMI Apresiasi Respons Jokowi terhadap Sejumlah Isu Nasional
"Dari deretan persoalan kompleks yang menimpa negeri ini, masyarakat menjadi korban utamanya," kata Ketua Umum PB HMI Raihan Aritama dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022).
PB HMI telah menggelar Pleno untuk merespons persoalan kompleks tersebut pada 7-10 April 2022 di Bogor, Jawa Barat. Berikut ini 10 rekomendasi PB HMI kepada pemerintah:
1. Meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.
3. Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.
4. Mendorong pemerintah untuk menyetabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan stock BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran.
5. Mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19.
6. Menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan catatan sebagai berikut:
a. Pemerintah harus menjamin pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.
b. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
7. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.
8. Meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
9. Meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
10. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak capable dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri.
Baca juga: PB HMI Apresiasi Respons Jokowi terhadap Sejumlah Isu Nasional
(abd)
Lihat Juga :
