Tepis Isu Politis, KSP Tegaskan BLT Minyak Goreng Murni Ingin Bantu Masyarakat
loading...
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan menegaskan, BLT minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran. Terlebih fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).
Hal tersebut menepis adanya anggapan bahwa pemberian BLT senilai Rp100.000 itu memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu. Baca juga: Jokowi Geram dengan Menteri yang Urusi Minyak Goreng dan Pertamax: Ada Empati Gitu Loh
“Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022)
Abetnego menjelaskan penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Untuk data penerima, kata dia, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” katanya.
Sebagai informasi, selain BLT Minyak Goreng, pemerintah tahun ini juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp600.000 per penerima.
“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional. Dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” jelas Abetnego.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT diberikan pada April, Mei, dan Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp300.000. Baca juga: Jokowi Minta BLT Minyak Goreng Disalurkan Sebelum Lebaran
BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
Hal tersebut menepis adanya anggapan bahwa pemberian BLT senilai Rp100.000 itu memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu. Baca juga: Jokowi Geram dengan Menteri yang Urusi Minyak Goreng dan Pertamax: Ada Empati Gitu Loh
“Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022)
Abetnego menjelaskan penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Untuk data penerima, kata dia, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” katanya.
Sebagai informasi, selain BLT Minyak Goreng, pemerintah tahun ini juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp600.000 per penerima.
“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional. Dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” jelas Abetnego.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT diberikan pada April, Mei, dan Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp300.000. Baca juga: Jokowi Minta BLT Minyak Goreng Disalurkan Sebelum Lebaran
BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
(kri)
Lihat Juga :
