Evaluasi Perekrutan Staf Khusus Presiden Jokowi
Jum'at, 24 April 2020 - 18:00 WIB
loading...
Presiden Jokowi saat mengumumkan 7 Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial, Kamis (21/11/2019) sore. Foto/setkab.go.id.
A
A
A
JAKARTA - Hengkangnya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra dari Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong munculnya desakan agar pihak Istana Negara segera melakukan evaluasi terkait perekrutan dan pengangkatan stafsus.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, pengangkatan stafsus memiliki banyak catatan negatif yang harus segera dievaluasi. Menurutnya, mundurnya kedua stafsus milenial tersebut bisa jadi akan diikuti stafsus lainnya.
"Evaluasi perekrutan dan persyaratan. Misal, tidak boleh stafsus merangkap pimpinan perusahaan. Ini standar wajib bagi semua. Ada prundent, compliance, dan etika yang harus dipegang,” kata Mardani saat dihubungi SINDOnews, Jumat (24/4/2020).
Terpisah, Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai mundurnya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo mencerminkan masih ada secuil penghormatan terhadap etika publik.
"Kasus keduas stafsus ini menjadi peringatan keras pada semua pejabat, bukan hanya stafsus milenial," kata Razikin, Jumat (24/4/2020).
Dia yakin Presiden Jokowi akan memperketat keberadaan stafsus milenial, sehingga tidak lagi ada tindakan yang berpotensi terjadinya abuse of power. "Hal ini penting, karena Presiden tidak hanya memberikan kepercayaan pada para milenial tetapi perlu disertai dengan tugas yang jelas," tuturnya. (Baca juga: Belva dan Andi Taufan Lebih Nyaman di Perusahaan ketimbang Jadi Pejabat yang Kerap Di-Bully ).
Dia mengungkapkan, sebenarnya dalam skala yang lebih luas lagi, kasus seperti Belva dan Andi Taufan sudah sering terjadi. Para pejabat yang membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya terjadi di mana-mana. "Dan ini masih sangat sulit diberantas. Karena masih berjibun para pejabat menjadikan jabatannya sebagai alat untuk melakukan akumulasi sumber daya material," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, cara-cara mengelola negara seperti itu harus ditinggalkan. "Indonesia harus mengikuti sportif dunia, yaitu transparansi, demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan itu dapat terwujud jika dimulai dari Istana," pungkasnya. (Baca juga: Istana Didorong Evaluasi Posisi dan Status Stafsus Milenial ).
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, pengangkatan stafsus memiliki banyak catatan negatif yang harus segera dievaluasi. Menurutnya, mundurnya kedua stafsus milenial tersebut bisa jadi akan diikuti stafsus lainnya.
"Evaluasi perekrutan dan persyaratan. Misal, tidak boleh stafsus merangkap pimpinan perusahaan. Ini standar wajib bagi semua. Ada prundent, compliance, dan etika yang harus dipegang,” kata Mardani saat dihubungi SINDOnews, Jumat (24/4/2020).
Terpisah, Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai mundurnya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo mencerminkan masih ada secuil penghormatan terhadap etika publik.
"Kasus keduas stafsus ini menjadi peringatan keras pada semua pejabat, bukan hanya stafsus milenial," kata Razikin, Jumat (24/4/2020).
Dia yakin Presiden Jokowi akan memperketat keberadaan stafsus milenial, sehingga tidak lagi ada tindakan yang berpotensi terjadinya abuse of power. "Hal ini penting, karena Presiden tidak hanya memberikan kepercayaan pada para milenial tetapi perlu disertai dengan tugas yang jelas," tuturnya. (Baca juga: Belva dan Andi Taufan Lebih Nyaman di Perusahaan ketimbang Jadi Pejabat yang Kerap Di-Bully ).
Dia mengungkapkan, sebenarnya dalam skala yang lebih luas lagi, kasus seperti Belva dan Andi Taufan sudah sering terjadi. Para pejabat yang membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya terjadi di mana-mana. "Dan ini masih sangat sulit diberantas. Karena masih berjibun para pejabat menjadikan jabatannya sebagai alat untuk melakukan akumulasi sumber daya material," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, cara-cara mengelola negara seperti itu harus ditinggalkan. "Indonesia harus mengikuti sportif dunia, yaitu transparansi, demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan itu dapat terwujud jika dimulai dari Istana," pungkasnya. (Baca juga: Istana Didorong Evaluasi Posisi dan Status Stafsus Milenial ).
(zik)
Lihat Juga :
