Demokrat Sebut Risiko Utang Pemerintahan Jokowi Sangat Mengkhawatirkan
Selasa, 05 April 2022 - 10:17 WIB
loading...
A
A
A
"Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar cicilan dan bunga utang yang bersumber dari penerimaan pajak sudah tidak memungkinkan. Sehingga ketergantungan terhadap utang akan semakin besar untuk menutupi utang yang jatuh tempo," terang Marwan.
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan pembayaran bunga utang akan semakin membebani APBN. Untuk APBN 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp405,87 triliun untuk pembayaran bunga utang, nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat. Kondisi ini tentu akan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan belanja produktif.
Dari sisi imbal hasil, kata dia, biaya utang Indonesia tergolong mahal. Data ADB, sepanjang tahun 2020, untuk utang jangka waktu 10 tahun, imbal hasil Jepang hanya 0,03%, China 2,99%, Thailand 1,29%, dan Malaysia 2,5%. Sementara Indonesia 6,72% atau jadi yang tertinggi dalam daftar ADB.
Imbasnya, pemerintah harus membagi fokus belanja. Dari yang seharusnya bisa memaksimalkan anggaran untuk kesejahteraan, peningkatan kualitas SDM, sampai infrastruktur, harus dialokasikan untuk pembayaran bunga utang.
"Utang yang di dominasi SBN mencapai 87,88%, memberikan keleluasan bagi pemerintah dalam penggunaannya, berimbas pada perencanaan penggunaan utang yang kurang matang dan penurunan transparansi. Sangat berbeda jika utang dalam bentuk pinjaman luar negeri jauh lebih rigid dibandingkan dengan SBN. Artinya, proyek yang akan dibiayai oleh utang tersebut akan terjamin keberhasilannya, karena melalui proses audit yang lebih detail," ungkap Marwan.
Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan pembayaran bunga utang akan semakin membebani APBN. Untuk APBN 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp405,87 triliun untuk pembayaran bunga utang, nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat. Kondisi ini tentu akan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan belanja produktif.
Dari sisi imbal hasil, kata dia, biaya utang Indonesia tergolong mahal. Data ADB, sepanjang tahun 2020, untuk utang jangka waktu 10 tahun, imbal hasil Jepang hanya 0,03%, China 2,99%, Thailand 1,29%, dan Malaysia 2,5%. Sementara Indonesia 6,72% atau jadi yang tertinggi dalam daftar ADB.
Imbasnya, pemerintah harus membagi fokus belanja. Dari yang seharusnya bisa memaksimalkan anggaran untuk kesejahteraan, peningkatan kualitas SDM, sampai infrastruktur, harus dialokasikan untuk pembayaran bunga utang.
"Utang yang di dominasi SBN mencapai 87,88%, memberikan keleluasan bagi pemerintah dalam penggunaannya, berimbas pada perencanaan penggunaan utang yang kurang matang dan penurunan transparansi. Sangat berbeda jika utang dalam bentuk pinjaman luar negeri jauh lebih rigid dibandingkan dengan SBN. Artinya, proyek yang akan dibiayai oleh utang tersebut akan terjamin keberhasilannya, karena melalui proses audit yang lebih detail," ungkap Marwan.
Lihat Juga :
