SBY akan terjebak pada conflict of interest

Sindonews.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, memang tidak ada larangan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rangkap jabatan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

"Tapi secara segi keadaban dan di mata publik itu ada masalah. Karena sebagai presiden, sudah sepatutnya memberikan contoh kepada masyarakat, agar fokus dalam bekerja," ujar Samego ketika dihubungi Sindonews, Selasa (2/4/2013).

Menurut Samego, padahal SBY sudah pernah menyatakan kepada para menteri dan kepala daerah untuk fokus di pemerintahan dan tidak terpengaruh situasi politik jelang Pemilu 2014.

"Karena ketika SBY menjadi Ketum Demokrat, persoalannya tidak menjadi mudah untuk membedakan antara kepentingan partai dengan negara. Ada conflict of interest (konflik kepentingan), apalagi jika nanti ada kader Demokrat yang bermasalah, tentunya ini menjadi dilema tersendiri," bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ditambah lagi dengan posisi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang menduduki Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat. "Seharusnya SBY menyadari hal itu, apalagi Ketum dan Sekjen Demokrat adalah bapak sama anak," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY meminta dengan tegas ketua umum partai politik (Parpol) yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, agar menjalankan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh suhu politik jelang Pemilu 2014.

Tidak hanya kepada para menteri, SBY mengingatkan hal tersebut kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota yang juga kembali maju dalam Pemilukada.

"Ketika harus jalankan misi politik 2014 mendatang, laksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Pegang teguh etika politik dan norma batas kepatutan. Tetap mengutamakan tugas dan tanggung jawab saudara dan kita sebagai pejabat pemerintah," kata Presiden SBY saat memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kapolda, Kepolres, Panglima Kodam, dan Komandan Korem seluruh Indonesia di Hotel Sahid Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 30 November 2012.

Menurut SBY, sebagai pemimpin sudah sepantasnya memegang teguh tanggung jawab secara penuh. Kalau perlu tidak tidur seminggu jika masalah yang dihadapi sulit.

"Kalau ibaratnya kita tidak tidur selama satu minggu karena ada masalah, mari kita lakukan, kita dipilih rakyat untuk itu. Para menteri saya angkat juga untuk itu. Saya berharap semua ambil tanggung jawab penuh, bukan beban, tapi amanah," tegasnya.