Pengamat Sebut Jokowi Hanya Perlu 10 Detik Redakan Isu 3 Periode

JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu yang digulirkan elite politik partai politik terus menuai penolakan. Masyarakat menuding Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai biang kerok karena mengklaim ada dukungan big data yang dianggap sebagai manipulasi informasi.

Nyatanya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya didukung oleh 5% publik. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan pada Jumat 1 April 2022.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Hendri Satrio mengatakan sebenarnya hanya perlu waktu seperkian detik untuk meredakan gonjang-ganjing yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, kata tersebut perlu digaungkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden Jokowi hanya perlu kurang dari 10 detik untuk mengatakan 'Mari kita sukseskan Pemilu 14 Februari 2024!'," ujar Hendri dalam akun Twitter pribadinya @satriohendri, Senin (4/4/2022).

Menurut Hendri, kata tersebut dapat menunjukkan posisi Presiden berada di pihak mana. Tentunya, juga dapat meminimalisir isu 3 periode yang terus menjadi bola liar di masyarakat.

"Setelah katakan itu, isu tentang penundaan Pemilu, penambahan masa kekuasaan 3 periode otomatis mereda. Tapi entah mengapa sulit sekali terjadi," tutur Hendri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Jokowi, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan Presiden.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu 30 Maret 2022.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden.