Soal Keturunan PKI Jadi TNI, Refly Harun Samakan dengan Pilpres
Minggu, 03 April 2022 - 10:39 WIB
loading...
Refly Harun menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa masuk TNI tidak tepat secara sosiologis. Foto/youtube
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum dan politik Refly Harun mengakui pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal aturan masuk sebagai prajurit TNI tidak salah secara hukum. Tetapi sama sekali tidak tepat secara sosiologis.
Seperti diketahui, Andika meminta tim penerimaan calon prajurit TNI untuk menghapus syarat administrasi bukan keturunan PKI. Alasannya, syarat itu tidak punya landasan hukum. Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” kata Andika.
Menurut Refly, secara legal formal apa yang dikatakan Andika tidak salah. Tap MPRS Nomor 25/1966 memang tidak melarang anak keturunan anggota PKI untuk menjadi prajurit TNI, juga pegawai negeri sipil. ”Sampai pada TAP MPRS itu tidak salah. Masalahnya kenapa harus diomongkan secara terbuka? Secara sosiologis ini kurang tepat,” ujar Refly dalam video di RH Channel, dikutip Minggu (3/4/2022).
Baca juga: 79% Masyarakat Menilai PKI Sebuah Ancaman
Menurut Refly, ada kalanya kebijakan internal tidak perlu diumbar keluar. Justru, bila disampaikan terbuka malah menjadi masalah. ”Itu mestinya biar politisi yang berbicara, membela hak keturunan eks anggota PKI. Di situ politisi bisa bicara,” kata Refly.
Seperti diketahui, Andika meminta tim penerimaan calon prajurit TNI untuk menghapus syarat administrasi bukan keturunan PKI. Alasannya, syarat itu tidak punya landasan hukum. Nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” kata Andika.
Menurut Refly, secara legal formal apa yang dikatakan Andika tidak salah. Tap MPRS Nomor 25/1966 memang tidak melarang anak keturunan anggota PKI untuk menjadi prajurit TNI, juga pegawai negeri sipil. ”Sampai pada TAP MPRS itu tidak salah. Masalahnya kenapa harus diomongkan secara terbuka? Secara sosiologis ini kurang tepat,” ujar Refly dalam video di RH Channel, dikutip Minggu (3/4/2022).
Baca juga: 79% Masyarakat Menilai PKI Sebuah Ancaman
Menurut Refly, ada kalanya kebijakan internal tidak perlu diumbar keluar. Justru, bila disampaikan terbuka malah menjadi masalah. ”Itu mestinya biar politisi yang berbicara, membela hak keturunan eks anggota PKI. Di situ politisi bisa bicara,” kata Refly.
Lihat Juga :
