Kepala BIN Ingatkan Kembali Tujuan Awal Pendanaan IKN Nusantara

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) , Budi Gunawan mengingatkan kembali tujuan awal pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional.

Demikian diungkapkan Budi Gunawan menanggapi isu adanya kemungkinan melibatkan dana urunan masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara yang belakangan ini hangat dibicarakan. Di mana, wacana pelibatan dana urunan masyarakat itu disorot dan dikritisi oleh sejumlah pihak. Baca juga: Kepala BIN: Pendanaan IKN Bukan Sumbangan Rakyat Tapi Blended Finance

Menurut Budi, pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, kini harus diperluas ke kawasan lain. Di mana, Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.

"Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan, tidak hanya dari aspek lingkungan hidup tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi," ujar Budi di Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

"Potensi ini yang sedang dikelola pemerintah agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan," imbuhnya.

Budi menjelaskan pemerintah belakangan ini sudah mulai membangun infrastruktur dasar KIPP, dilanjutkan pembangunan Istana dan gedung-gedung pemerintahan. Sehingga, kata dia, pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.

Secara simultan, ditekankan Budi, pemerintah melalui APBN juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi.

"Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong royong bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan," jelasnya.

Urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, menurut Budi Gunawan, adalah skema pembiayaan campuran (blended finance) yang banyak diadopsi untuk mensukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai belahan dunia.

Menurutnya, skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang karena mensinergikan banyak sumberdaya untuk satu tujuan besar.

"Skema blended finance ini diisyaratkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat," papar Budi.

"Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan," imbuhnya.

Budi mengakui ada tantangan tersendiri membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.

"Ini strategi besar dan berjangka panjang untuk masa depan IKN Nusantara. Belajar dari kegagalan pemindahan Ibu Kota Negara lain, kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal." Baca juga: Pimpinan DPD Ingin Pembangunan IKN Nusantara On the Track

"Antara lain menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia, energi rendah karbon ditambah 2 klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart city-pusat industry 4.0," pungkasnya.