Mahfud MD Raih Penghargaan Kartika Asta Brata Utama IPDN

JAKARTA - Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) mempunyai posisi yang strategis untuk membangun aparatur yang demokratis, profesional dan melayani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu diutarakan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Rabu (30/3/2022).

Mahfud memaparkan, aparatur pemerintahan yang merupakan salah satu sumber pengaderan dan rekrutmennya ada di IPDN ini, memiliki tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui demokrasi dengan sikap pelayanan. Selain berbicara terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, narasi tentang Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu bahasan yang disampaikan pula oleh Menko Polhukam.



Berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2010 dan No 15 Tahun 2016, papar Mahfud, kita akan menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045. Indonesia Emas ini dapat dikatakan sebagai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

NKRI bisa mencapai Indonesia Emas apabila telah meraih beberapa aspek, seperti masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia. Pendapatan perkapita sekita USD23.900, angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 60% dan lulusan SMTA sudah mencapai >70%. "Kita bisa mencapai itu apabila kita konsisten menyelenggarakan negara sesuai dengan ideologi," tandas Mahfud.



Selain terkait Indonesia Emas, Mahfud juga kembali menegaskan tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya untuk seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia.

Terkait pertanyaan yang dilontarkan praja soal bagaimana cara menjaga public trust, Mahfud mengatakan modal dasar menjaga public trust adalah moralitas. “Kita harus memiliki nilai-nilai moral, etika, tunduk pada peraturan, transparan, akuntabel, mau berdialog, melayani, nilai-nilai yang bisa mendukung kita bisa dipercaya. Hal ini lah yang nanti dapat menjaga kita memelihara public trust," tegas Mahfud.

Karena di era demokrasi ini, apabila tidak pintar dalam memperbaiki berbagai disorientasi yang terjadi karena pelanggaran hukum, maka akan menghadapi distrust (ketidakpercayaan). "Dan apabila distrust ini dibiarkan berkembang dan semakin massif, maka akan terjadi disobedient (pembangkangan). Ini yang harus kita cermati dan antisipasi,” pesan Mahfud.