Moeldoko Sebut Otsus agar Masyarakat Makmur, Bukan untuk Tujuan Lain
Rabu, 30 Maret 2022 - 14:05 WIB
loading...
KSP Moeldoko membuka Rapat Koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri provinsi Papua, Selasa (29/3/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kembali menegaskan, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021. Hal ini semata-semata demi kemakmuran masyarakat, dan bukan untuk tujuan lain.
Baca juga: Otsus Membawa Orang Papua Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan
Menurut Moeldoko , dengan kebijakan Otsus tersebut, provinsi dan masyarakat tanah Papua memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Sehingga, bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Semuanya harus kembali pada masyarakat, ya kesejahteraan, ya kemakmuran," tegas Moeldoko, saat membuka rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri provinsi Papua, Selasa (29/3/2022).
Panglima TNI 2013-2015 ini menekankan pentingnya dialog dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Sebab ujar dia, Papua memiliki kekhususan dengan nilai-nilai adat dan agama yang berakar kuat pada masyarakatnya.
"Untuk itu, pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat tidak boleh lepas dari pembangunan wilayah adat, dengan pendekatan secara kultural melalui dialog," terangnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri yang digelar secara luring dan daring ini, dihadiri 40 perwakilan kementerian/lembaga, dan jajaran forkopimda wilayah adat Saireri.
Beberapa isu yang dibahas di antaranya soal pembangunan kesejahteraan, tata kelola pemerintahan, termasuk pembangunan di sektor perikanan.
"Wilayah adat Saireri punya berbagai industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Implikasinya pada kebutuhan penididkan vokasi, pengaturan tata ruang laut dan pulau, serta beberapa hal lainnya. Ini yang akan kita bahas pada rakor kali ini," jelas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani saat memimpin rapat.
Baca juga: Otsus Membawa Orang Papua Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan
Menurut Moeldoko , dengan kebijakan Otsus tersebut, provinsi dan masyarakat tanah Papua memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Sehingga, bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Semuanya harus kembali pada masyarakat, ya kesejahteraan, ya kemakmuran," tegas Moeldoko, saat membuka rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri provinsi Papua, Selasa (29/3/2022).
Panglima TNI 2013-2015 ini menekankan pentingnya dialog dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Sebab ujar dia, Papua memiliki kekhususan dengan nilai-nilai adat dan agama yang berakar kuat pada masyarakatnya.
"Untuk itu, pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat tidak boleh lepas dari pembangunan wilayah adat, dengan pendekatan secara kultural melalui dialog," terangnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri yang digelar secara luring dan daring ini, dihadiri 40 perwakilan kementerian/lembaga, dan jajaran forkopimda wilayah adat Saireri.
Beberapa isu yang dibahas di antaranya soal pembangunan kesejahteraan, tata kelola pemerintahan, termasuk pembangunan di sektor perikanan.
"Wilayah adat Saireri punya berbagai industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Implikasinya pada kebutuhan penididkan vokasi, pengaturan tata ruang laut dan pulau, serta beberapa hal lainnya. Ini yang akan kita bahas pada rakor kali ini," jelas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani saat memimpin rapat.
(maf)
Lihat Juga :
