Desak Pendekatan Papua Dievaluasi Total, PKS: Kasihan Prajurit TNI-Polri
loading...
Politikus PKS Sukamta menyarankan pemerintah fokus pada upaya memperlemah KKB. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Sukamta meminta pemerintah tidak setengah hati menangani masalah Papua . Pemerintah perlu mengevaluasi total pendekatan keamanan di Bumi Cendrawasih.
Sabtu (26/3/2022) lalu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan penyerangan di Kabupaten Nduga, yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur serta delapan lainnya terluka. Sukamta menyatakan prihatin karena intensitas penyerangan KKB meningkat dalam tiga bulan terakhir.
"Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB. Kejadian teror KKB semakin sering terjadi bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat," ujar Sukamta, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Penampakan Evakuasi 2 Prajurit Marinir yang Gugur Ditembak KKB di Papua
Ia menyebutkan hal tersebut mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Dia pun menyimpulkan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Dia menyarankan pemerintah fokus pada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB.
Untuk itu, perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. "Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan KKB tentu tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88," kata dia.
Ia melihat ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.
"Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas. Pemerintah jangan setengah hati dalam otonomi khusus, kebijakan keamaman, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas," lanjut Sukamta.
Ia menyebutkan persoalan Papua sudah terlalu lama dan harus ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan.
"Skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," pungkas Sukamta.
Sabtu (26/3/2022) lalu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan penyerangan di Kabupaten Nduga, yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur serta delapan lainnya terluka. Sukamta menyatakan prihatin karena intensitas penyerangan KKB meningkat dalam tiga bulan terakhir.
"Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB. Kejadian teror KKB semakin sering terjadi bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat," ujar Sukamta, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Penampakan Evakuasi 2 Prajurit Marinir yang Gugur Ditembak KKB di Papua
Ia menyebutkan hal tersebut mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Dia pun menyimpulkan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Dia menyarankan pemerintah fokus pada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya melemahkan kekuatan KKB.
Untuk itu, perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. "Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan KKB tentu tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88," kata dia.
Ia melihat ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.
"Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas. Pemerintah jangan setengah hati dalam otonomi khusus, kebijakan keamaman, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas," lanjut Sukamta.
Ia menyebutkan persoalan Papua sudah terlalu lama dan harus ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan.
"Skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan," pungkas Sukamta.
(muh)
Lihat Juga :
