Waketum Perindo Ferry Kurnia Sebut E-Voting Butuh Persiapan Matang
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menggunakan sistem e-voting tidak bisa dilakukan secara dadakan dan terburu-buru.
Hal tersebut dia sampaikan saat ditemui usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan sejumlah tokoh Juru Bicara Nasional (Jubnas) Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/3/2022) malam. Baca juga: Wacana E-Voting Mencuat, Waketum Perindo: Matangkan Saja Dahulu E-Rekapitulasi
'Syarat e-voting pertama tidak melanggar asas umum langsung bebas rahasia jujur adil, yang kedua daerah yang menerapkan e-voting itu harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, dan perangkat lunaknya, dan ini bagian dari kumulatif yang ada," ujar Ferry.
Dia menyebutkan apabila hal mendasar tersebut belum siap maka sebaiknya wacana e-voting dalam Pemilu 2024 jangan dipaksakan. Ferry mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu memperkuat pelaksanaan e-rekap.
"Pertanyaan mendasar di mana sisi manipulasi yang ada atau sisi kebaikan yang ada dalam proses pemilihan umum agar Pemilu lebih cepat. Dengan proses e-rekap saya pikir itu penting untuk dikuatkan," kata Ferry.
Lebih lanjut ia mengungkapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu secara sosiologis masyarakat itu sangat menarik karena masyarakat berbondong-bondong ke sana dengan menunjukkan keriangannya.
"Yang harus diperbaiki itu proses mekanisme dari TPS ke tingkat atasnya, untuk itu dibutuhkan digital Pemilu melalui mekanisme e-rekap. Saya pikir itu yang harus dikuatkan terlebih dahulu," jelasnya.
Ferry menyebutkan apabila kepercayaan publik meningkat, ketika teknologi mendukung, ketika syarat kumulatif ada, baru pemerintah bisa merencanakan pelaksanaan e-voting.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengusulkan pemungutan suara pada Pemilu 2024 diselenggarakan melalui internet atau e-voting karena lebih efektif dan efisien. Menurutnya, pemungutan suara melalui e-voting sangat mungkin dilakukan karena banyak negara yang sudah menerapkan cara tersebut.
“Pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil Pemilu,” kata Johnny, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (23/3/2022).
Dia mencontohkan negara yang sudah menggunakan internet untuk pemungutan suara Pemilu yaitu negara Baltik di Eropa Utara, yakni Estonia. Negara tersebut kata Jhonny merupakan negara terdepan di dunia yang berhasil mengadopsi pemungutan suara secara digital.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting, Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005,” kata Jhonny.
“Mereka telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," imbuh Jhonny.
Hal tersebut dia sampaikan saat ditemui usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan sejumlah tokoh Juru Bicara Nasional (Jubnas) Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/3/2022) malam. Baca juga: Wacana E-Voting Mencuat, Waketum Perindo: Matangkan Saja Dahulu E-Rekapitulasi
'Syarat e-voting pertama tidak melanggar asas umum langsung bebas rahasia jujur adil, yang kedua daerah yang menerapkan e-voting itu harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, dan perangkat lunaknya, dan ini bagian dari kumulatif yang ada," ujar Ferry.
Dia menyebutkan apabila hal mendasar tersebut belum siap maka sebaiknya wacana e-voting dalam Pemilu 2024 jangan dipaksakan. Ferry mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu memperkuat pelaksanaan e-rekap.
"Pertanyaan mendasar di mana sisi manipulasi yang ada atau sisi kebaikan yang ada dalam proses pemilihan umum agar Pemilu lebih cepat. Dengan proses e-rekap saya pikir itu penting untuk dikuatkan," kata Ferry.
Lebih lanjut ia mengungkapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu secara sosiologis masyarakat itu sangat menarik karena masyarakat berbondong-bondong ke sana dengan menunjukkan keriangannya.
"Yang harus diperbaiki itu proses mekanisme dari TPS ke tingkat atasnya, untuk itu dibutuhkan digital Pemilu melalui mekanisme e-rekap. Saya pikir itu yang harus dikuatkan terlebih dahulu," jelasnya.
Ferry menyebutkan apabila kepercayaan publik meningkat, ketika teknologi mendukung, ketika syarat kumulatif ada, baru pemerintah bisa merencanakan pelaksanaan e-voting.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengusulkan pemungutan suara pada Pemilu 2024 diselenggarakan melalui internet atau e-voting karena lebih efektif dan efisien. Menurutnya, pemungutan suara melalui e-voting sangat mungkin dilakukan karena banyak negara yang sudah menerapkan cara tersebut.
“Pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil Pemilu,” kata Johnny, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (23/3/2022).
Dia mencontohkan negara yang sudah menggunakan internet untuk pemungutan suara Pemilu yaitu negara Baltik di Eropa Utara, yakni Estonia. Negara tersebut kata Jhonny merupakan negara terdepan di dunia yang berhasil mengadopsi pemungutan suara secara digital.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting, Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005,” kata Jhonny.
Baca Juga
“Mereka telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," imbuh Jhonny.
(kri)