Rachmat Gobel Dukung Pemihakan Presiden Terhadap Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat negara berpihak terhadap produk dalam negeri. Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mendorong adanya sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya.

"Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP," kata Rachmat Gobel, Jumat (25/3/2022).

Sebelumnya dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Presiden Jokowi mengaku geregetan karena masih banyak kementerian/lembaga dan BUMN yang membeli barang-barang dari luar negeri. Padahal barang-barang yang didatangkan dari luar negeri itu bisa diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi. Presiden menyebutkan menteri-menteri yang gemar impor adalah Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).



Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran belanja barang dan jasa pemerintah sangat besar. Dari APBN Rp526 triliun, APBD Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun. Jika 40% dari anggaran APBN dan APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5% dan 1,7%. Sedangkan anggaran dari BUMN bisa menyumbang 0,4%. Selain itu, kata Jokowi, juga bisa menyerap tambahan lapangan kerja 2 juta orang. Presiden meminta hingga Mei 2022 harus dibelanjakan Rp400 triliun.

Gobel menyambut gembira sikap jelas dan tegas Presiden Jokowi. Sebetulnya persoalan ini telah disinggung presiden beberapa kali, bahkan sudah dikeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produk dalam negeri. Namun faktanya tak dijalankan secara serius, bahkan ada sejumlah regulasi yang bertentangan seperti Permendag No 20 Tahun 2021.

"Jadi pernyataan presiden ini luar biasa sekali. Ini menggembirakan dan membanggakan. Presiden benar-benar berpihak pada rakyar," katanya.

Gobel mengatakan, kelahiran UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk membangun industri, menciptakan lapangan kerja, melejitkan pertumbuhan ekonomi, dan membangun kemakmuran. "Tapi jika impornya masih ugal-ugalan, maka UU Ciptaker sebagai omnibus law menjadi sia-sia. Muspro kalau kata orang Jawa, mubazir," katanya.

Baca juga: Pengadaan Barang Masih Impor, Jokowi Marahi Menkes, Mentan, hingga TNI-Polri

Sebagai wakil rakyat, kata Gobel, dirinya berkali-kali mengingatkan keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Bahkan ia pernah mempertanyakan efektivitas Penyertaan Modal Negara ke banyak BUMN yang bernilai triliunan terhadap penggunaan produk dalam negeri. "Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945," katanya.

Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata Gobel, juga jangan sampai menjadi instrumen untuk impor seperti pembelian baja, semen, peralatan, kabel, listrik, dan sebagainya. "Demikian juga dengan pembangunan IKN Nusantara. Jangan sampai impor lagi. Di negara manapun pembangunan itu jadi momentum untuk menjadi mesin penggerak berbagai hal," katanya.

Jika kegemaran impor ini tak dihentikan, maka hal itu sedang memperlemah diri sendiri. "Bukan saja kaki-kaki bangsa dipatahkan, tapi juga jiwa bangsa sedang dibusukkan. Karena rakyat kehilangan harapan, dan penyelenggara sedang menjadi penadah dari praktik mental gampangan dan bukan tidak mungkin bagian dari pembiakan korupsi," katanya.

Pada sisi lain, kata Gobel, pembangunan itu tak semuanya berasal dari pajak tapi juga dari pinjaman negara maupun swasta.

"Akhirnya kita tidak dapat nilai tambah apapun dari utang itu. Jadi nanti kita jadi seperti budak yang harus menggadaikan dirinya untuk bertahan hidup. Para pendiri bangsa tidak mendirikan negara ini untuk menjadi budak modern tapi untuk kejayaan dan kemakmuran seluruh rakyat. Indonesia bukan milik elitenya, tapi milik seluruh anak bangsa. Pak Presiden sangat menghayati semangat para pendiri bangsa," katanya.