Ketua DPP Partai Perindo Sebut Santri Sudah Melek Politik
Kamis, 24 Maret 2022 - 21:43 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengakui saat ini para santri telah melek politik. Hal ini terlihat dari banyaknya santri yang mengikuti pelatihan kepemimpinan di masing-masing pondok pesantren atau lainnya.
"Proses kedewasaan politik bagi kaum santri sesungguhnya sudah berjalan dan alumninya sudah di mana-mana," kata Kholiq dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema "Menanti Kepastian Kuota Haji 2022" yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Kamis (24/3/2022).
Namun, Khaliq juga mengakui ada santri yang memperhatikan politik, misalnya tidak hafal dengan nama-nama menteri. "Persepsi santri terhadap kehidupan berbangsa itu kan refleksi dari praktik kenegaraan kita sendiri. Jadi kalau pemerintahannya gonta-ganti menteri, anak-anaknya juga susah menghafal," kata Khaliq.
Sehingga, kata Khaliq, akan lebih baik jika di sistem pemerintahan para menteri juga mengikuti masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun. Konsekuensi dari hal tersebut ialah pemerintah harus cakap dalam memilih calon menteri seperti track record, pengalaman, dan kualitas kinerja mereka.
"Jangan sampai menteri-menteri ini di tengah jalan korupsi kemudian kinerjanya buruk, memang harus ada penjaringan yang luar biasa untuk calon-calon menteri. Karena sesungguhnya pembantu presiden yang juga adalah pemimpin bangsa," ujarnya.
"Proses kedewasaan politik bagi kaum santri sesungguhnya sudah berjalan dan alumninya sudah di mana-mana," kata Kholiq dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema "Menanti Kepastian Kuota Haji 2022" yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Kamis (24/3/2022).
Namun, Khaliq juga mengakui ada santri yang memperhatikan politik, misalnya tidak hafal dengan nama-nama menteri. "Persepsi santri terhadap kehidupan berbangsa itu kan refleksi dari praktik kenegaraan kita sendiri. Jadi kalau pemerintahannya gonta-ganti menteri, anak-anaknya juga susah menghafal," kata Khaliq.
Sehingga, kata Khaliq, akan lebih baik jika di sistem pemerintahan para menteri juga mengikuti masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun. Konsekuensi dari hal tersebut ialah pemerintah harus cakap dalam memilih calon menteri seperti track record, pengalaman, dan kualitas kinerja mereka.
"Jangan sampai menteri-menteri ini di tengah jalan korupsi kemudian kinerjanya buruk, memang harus ada penjaringan yang luar biasa untuk calon-calon menteri. Karena sesungguhnya pembantu presiden yang juga adalah pemimpin bangsa," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
