Kebijakan Indonesia terkait Isu Perempuan Diadopsi di Forum Parlemen Dunia
Kamis, 24 Maret 2022 - 18:12 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi
"Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi," katanya.
Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan. "Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," kata Irine.
Anggota Komisi I DPR ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
"Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan ketua parlemen perempuan," katanya.
Dalam Governing Council IPU, Irine membacakan hasil pertemuan Women Parliamentarians. Ada dua resolusi yang dihasilkan oleh forum parlemen perempuan IPU tersebut. Resolusi pertama adalah 'Memikirkan Kembali dan Membingkai Ulang Pendekatan Proses Perdamaian dengan Pandangan untuk Membina Perdamaian Abadi'. Kemudian resolusi kedua yaitu 'Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Sektor Pendidikan, Termasuk di Masa Pandemi'.
"Kami sepakat bahwa sangat mendesak untuk mendengarkan para korban atau penyintas kekerasan seksual terkait konflik dan untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka," kata Irine di sidang Governing Council IPU.
Women Parliamentarians juga menyepakati kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam akses ke internet dan menyerukan kebijakan dan sumber daya untuk mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan terkait TIK untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
"Delagasi di IPU mengapresiasi bagaimana kita mampu menekan kematian ibu hamil dan anak. Lalu bagaimana DPR memberi banyak perhatian dan dukungan untuk perempuan yang banyak terdampak pandemi," katanya.
Irine mengatakan, kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role mode kepemimpinan perempuan. "Bagaimana tidak? Indonesia sudah punya presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi kita dianggap lead by example. Bahkan Amerika negara maju aja belum punya presiden perempuan. Maka banyak mata dunia yang memandang ke kita," kata Irine.
Anggota Komisi I DPR ini pun bercerita, delegasi parlemen Thailand sangat kagum dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal tersebut terlihat saat pertemuan bilateral antara Puan dan pimpinan parlemen Thailand di sela-sela penyelenggaraan IPU.
"Ada anggota parlemen Thailand perempuan saat pertemuan bilateral dengan Ibu Ketua DPR sampai berkaca-kaca mau nangis. Dia bilang Ibu Ketua menjadi inspirasi mereka agar suatu saat mereka juga punya presiden dan ketua parlemen perempuan," katanya.
Dalam Governing Council IPU, Irine membacakan hasil pertemuan Women Parliamentarians. Ada dua resolusi yang dihasilkan oleh forum parlemen perempuan IPU tersebut. Resolusi pertama adalah 'Memikirkan Kembali dan Membingkai Ulang Pendekatan Proses Perdamaian dengan Pandangan untuk Membina Perdamaian Abadi'. Kemudian resolusi kedua yaitu 'Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Sektor Pendidikan, Termasuk di Masa Pandemi'.
"Kami sepakat bahwa sangat mendesak untuk mendengarkan para korban atau penyintas kekerasan seksual terkait konflik dan untuk mempertanggungjawabkan hak-hak mereka," kata Irine di sidang Governing Council IPU.
Women Parliamentarians juga menyepakati kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam akses ke internet dan menyerukan kebijakan dan sumber daya untuk mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan terkait TIK untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
Lihat Juga :
