Pengusaha Diminta Tak Segan-segan Lapor ke Propam Presisi Jika Ada Anggota Polri Nakal

JAKARTA - Divisi Propam Polri menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) tahun 2022 yang mengangkat tema ‘Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional ’ di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mulai Selasa 22 Maret hingga Rabu 23 Maret 2022.

Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo menjelaskan Polri akan mengawal program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covi-19. Hal tersebut disampaikan Sambo saat diskusi panel bersama KADIN Indonesia dan Kementerian Perekonomian mengenai pemulihan ekonomi nasional.

“Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” ujar Sambo di Auditorium PTIK pada Selasa (22/3/2022).

Perlu ditarik benang merah, kata Sambo, bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2022 yaitu PDB 5,5%. Tentu, harapannya kepada Polri untuk mampu menjaga momentum.

“Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan,” jelas dia.

Di samping itu, Sambo menyampaikan kepada masyarakat dan para pengusaha bahwa Propam saat ini telah memiliki aplikasi Propam Presisi untuk mengadukan apabila ada anggota Polri yang nakal.

“Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” tegas dia.

Sementara Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Polri memiliki peran dalam mengawal PEN demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan, dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi serta iklim investasi.

“Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” kata Arsjad.

Namun, Arsjad mengeluhkan masih banyak oknum anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara tersebut.

“Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi beking usaha-usaha ilegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Maka dari itu, kata Arsjad, solusinya perlu kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri serta masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Penguatan divisi Propam Polri sehingga mencetak aparat kepolisian yang berkualitas.

“Merumuskan sistem pelayanan publik yang melindungi pelaku usaha dan memudahkan perizinan usaha, meningkatkan kedisiplinan serta responsifitas Polri dalam menghadapi gangguan keamanan di masyarakat dan memperkuat pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi dari tindak korupsi,” ucapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menambahkan pemulihan ekonomi didukung oleh mobilitas penduduk yang mulai meningkat, seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 Indonesia.

Mobilitas penduduk mulai meningkat sejak awal Agustus 2021 dan mulai sejajar dengan level pra-pandemi sehingga berdampak meningkatnya aktivitas perekonomian pada triwulan IV-2021.

“Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan, respons kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal dan moneter), untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan,” tandasnya.