Di Forum Parlemen Perempuan IPU, Puan Bicara Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi
loading...
A
A
A
"Peran dan kepemimpinan perempuan cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70% tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia," kata Puan.
Sejumlah hasil penelitian, termasuk dari Liverpool University, menyatakan pemimpin perempuan di berbagai negara menunjukkan kemampuan dalam mengatasi laju penyebaran virus Covid-19. Studi itu menjelaskan kapabilitas pemimpin perempuan dalam penanganan pandemi lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan dinilai mampu memberikan reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat.
Selain itu, pemimpin perempuan dianggap juga lebih siap dalam mengambil risiko ekonomi guna melindungi kehidupan warganya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam kondisi yang sama. Beberapa negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik dengan perempuan sebagai pemimpinnya seperti Selandia Baru (Perdana Menteri Jacinda Ardern), Taiwan (Presiden Tsai Ing-wen), Jerman (Kanselir) Angela Merkel, Islandia (Perdana Menteri Katrin Jakobsdottri), hingga Sint Maarten di Kepulauan Karibia (Perdana Menteri Silveria Jacobs).
"Karenanya agenda pemulihan pandemi juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, peran perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian dengan menjadi agen perubahan mencegah dan mengakhiri konflik. Puan mengatakan, perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah yang paling terdampak saat konflik dan perang.
"Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peace-keepers Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi UN-PKO (Peacekeeping Operations)," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Agar pemberdayaan perempuan terwujud, menurut Puan, diperlukan akses terhadap pendidikan yang menjadi“game changer“ untuk memberdayakan perempuan agar menjadi pemimpin di masyarakat. Maka perempuan harus mendapat jaminan pendidikan yang berkualitas.
"Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang. Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama, kita dapat perkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan," katanya.
Forum of Women Parliamentarians ini turut dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pachecho, Sekjen IPU Martin Chungong, Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Perempuan H. Ramzy Fayez, dan Ketua 33rd Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Puteri.
Dalam sambutannya, Presiden IPU Duarte Pachecho sepakat dengan Puan bahwa perempuan sering menjadi korban konflik, termasuk dalam perang. Ia mencontohkan banyaknya korban perempuan pada krisis Ukraina. "Kami bersama kalian (perempuan-perempuan Ukraina). Kami mengetahui penderitaan kalian," ucap Pachecho.
Sejumlah hasil penelitian, termasuk dari Liverpool University, menyatakan pemimpin perempuan di berbagai negara menunjukkan kemampuan dalam mengatasi laju penyebaran virus Covid-19. Studi itu menjelaskan kapabilitas pemimpin perempuan dalam penanganan pandemi lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan dinilai mampu memberikan reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat.
Selain itu, pemimpin perempuan dianggap juga lebih siap dalam mengambil risiko ekonomi guna melindungi kehidupan warganya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam kondisi yang sama. Beberapa negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik dengan perempuan sebagai pemimpinnya seperti Selandia Baru (Perdana Menteri Jacinda Ardern), Taiwan (Presiden Tsai Ing-wen), Jerman (Kanselir) Angela Merkel, Islandia (Perdana Menteri Katrin Jakobsdottri), hingga Sint Maarten di Kepulauan Karibia (Perdana Menteri Silveria Jacobs).
"Karenanya agenda pemulihan pandemi juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menambahkan, peran perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian dengan menjadi agen perubahan mencegah dan mengakhiri konflik. Puan mengatakan, perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah yang paling terdampak saat konflik dan perang.
"Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peace-keepers Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi UN-PKO (Peacekeeping Operations)," kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Agar pemberdayaan perempuan terwujud, menurut Puan, diperlukan akses terhadap pendidikan yang menjadi“game changer“ untuk memberdayakan perempuan agar menjadi pemimpin di masyarakat. Maka perempuan harus mendapat jaminan pendidikan yang berkualitas.
"Jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang. Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama, kita dapat perkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan," katanya.
Forum of Women Parliamentarians ini turut dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pachecho, Sekjen IPU Martin Chungong, Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Perempuan H. Ramzy Fayez, dan Ketua 33rd Forum of Women Parliamentarians, Irine Yusiana Roba Puteri.
Dalam sambutannya, Presiden IPU Duarte Pachecho sepakat dengan Puan bahwa perempuan sering menjadi korban konflik, termasuk dalam perang. Ia mencontohkan banyaknya korban perempuan pada krisis Ukraina. "Kami bersama kalian (perempuan-perempuan Ukraina). Kami mengetahui penderitaan kalian," ucap Pachecho.
Explore More