KPK Panggil Ketua DPRD Buru Selatan Terkait Korupsi Proyek Jalan
Kamis, 17 Maret 2022 - 11:16 WIB
loading...
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK memanggil Ketua DPRD Buru Selatan untuk dimintai keterangan terkait korupsi proyek jalan. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, Muhajir Bahta, hari ini. Politikus Nasdem tersebut dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Muhajir bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada 2015 dengan tersangka mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS). Muhajir bakal diperiksa bersama sembilan saksi lainnya.
Sembilan saksi lainnya itu yakni, Wakil Ketua DPRD Buru Selatan Fraksi Golkar, Jamatia Booy; anggota DPRD, Bernardus Wamese; Panitia Pokja Lelang Umum, Daniel Saleky; mantan Bendahara Setda, Samsul Bahri Sampulawa; Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Ismid Thio.
Baca juga: KPK Geledah Rumah Pribadi Mantan Bupati Buru Selatan
Kemudian, Kasubag Perencana dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Japar; mantan PPK pada Dinas Kesehatan Buru Selatan, Thomas Marulessy; Bendahara Setda Buru Selatan, Aisya Ida; serta PNS Semuel R Teslatu.
"Hari ini pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, untuk tersangka TSS. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Ditetapkan Tersangka Suap, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp15,8 Miliar
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tagop ditetapkan sebagai tersangka KPK bersama dua orang lainnya. Keduanya yakni, orang kepercayaan Tagop, Johny Rynhard Kasman (JRK) dan pihak swasta, Ivana Kwelju (IK). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan.
Tagop diduga telah menerima fee sedikitnya Rp10 miliar dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan. Tagaop diduga menerima fee tersebut melalui Johny Rynhard. Uang sebesar Rp10 miliar itu, salah satunya berasal dari Ivana Kwelju.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim KPK, uang sebesar Rp10 miliar itu diduga telah dialihkan oleh Tagop ke sejumlah aset atas nama orang lain. Hal itu dilakukan Tagop agar aset hasil korupsinya tidak diketahui KPK.
Atas perbuatannya, Ivana Kwelju sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tagop dan Johny, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Muhajir bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole pada 2015 dengan tersangka mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS). Muhajir bakal diperiksa bersama sembilan saksi lainnya.
Sembilan saksi lainnya itu yakni, Wakil Ketua DPRD Buru Selatan Fraksi Golkar, Jamatia Booy; anggota DPRD, Bernardus Wamese; Panitia Pokja Lelang Umum, Daniel Saleky; mantan Bendahara Setda, Samsul Bahri Sampulawa; Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Ismid Thio.
Baca juga: KPK Geledah Rumah Pribadi Mantan Bupati Buru Selatan
Kemudian, Kasubag Perencana dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buru Selatan, Japar; mantan PPK pada Dinas Kesehatan Buru Selatan, Thomas Marulessy; Bendahara Setda Buru Selatan, Aisya Ida; serta PNS Semuel R Teslatu.
"Hari ini pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, untuk tersangka TSS. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Ditetapkan Tersangka Suap, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp15,8 Miliar
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tagop ditetapkan sebagai tersangka KPK bersama dua orang lainnya. Keduanya yakni, orang kepercayaan Tagop, Johny Rynhard Kasman (JRK) dan pihak swasta, Ivana Kwelju (IK). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan.
Tagop diduga telah menerima fee sedikitnya Rp10 miliar dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan. Tagaop diduga menerima fee tersebut melalui Johny Rynhard. Uang sebesar Rp10 miliar itu, salah satunya berasal dari Ivana Kwelju.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim KPK, uang sebesar Rp10 miliar itu diduga telah dialihkan oleh Tagop ke sejumlah aset atas nama orang lain. Hal itu dilakukan Tagop agar aset hasil korupsinya tidak diketahui KPK.
Atas perbuatannya, Ivana Kwelju sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Tagop dan Johny, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(cip)
Lihat Juga :
