Dikejar Klaim Big Datanya, Luhut Malah Tanya Kenapa Jokowi Harus Turun
Kamis, 17 Maret 2022 - 09:40 WIB
loading...
Menko Marvest Luhut Pandjaitan tidak menjawab dari mana big data soal 110 juta orang setuju pemilu ditunda diperolehnya. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan enggan membeberkan sumber dari big data yang dia klaimnya. Sebelumnya Luhut mengatakan ada 110 juta warga yang setuju Pemilu 2024 ditunda.
Tetapi Luhut tidak pernah mengatakan pasti dari mana data itu diperolehnya. Padahal setuju atau tidak setuju pemiu ditunda adalah urusan publik. Luhut justru mengalihkan topik dengan mengatakan saat ini Indonesia telah dipimpin Presiden Jokowi dan mengalami sejumlah kemajuan. Dia juga mengingtatkan saat ini masih dalam kondisi pandemi.
“Saya sekarang tanya, kenapa pak jokowi harus turun. Kalau saya lihat ya dibawah ya baik-baik saja. Saya boleh bener dan gak bener yah. Kini sekarang kita dibawah (Jokowi) kita tenang-tenang kok,” kata Menko Luhut di Grand Hyatt, dikutip Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“Kedua duit yang untuk pemilu atau pilkada kan begitu besar dan menghabiskan uang negara, keadaan masih begini (Pandemi) kami juga capek juga dengan namanya kubu-kubu apa namanya kadrun lawan kadrun kita mau damai (itu saja),” urainya.
Meski begitu, Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Luhut mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.
“Jika, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Tapi Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" pungkasnya.
Tetapi Luhut tidak pernah mengatakan pasti dari mana data itu diperolehnya. Padahal setuju atau tidak setuju pemiu ditunda adalah urusan publik. Luhut justru mengalihkan topik dengan mengatakan saat ini Indonesia telah dipimpin Presiden Jokowi dan mengalami sejumlah kemajuan. Dia juga mengingtatkan saat ini masih dalam kondisi pandemi.
“Saya sekarang tanya, kenapa pak jokowi harus turun. Kalau saya lihat ya dibawah ya baik-baik saja. Saya boleh bener dan gak bener yah. Kini sekarang kita dibawah (Jokowi) kita tenang-tenang kok,” kata Menko Luhut di Grand Hyatt, dikutip Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“Kedua duit yang untuk pemilu atau pilkada kan begitu besar dan menghabiskan uang negara, keadaan masih begini (Pandemi) kami juga capek juga dengan namanya kubu-kubu apa namanya kadrun lawan kadrun kita mau damai (itu saja),” urainya.
Meski begitu, Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Luhut mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.
“Jika, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Tapi Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
