Survei: 71% Publik Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang
Senin, 14 Maret 2022 - 14:55 WIB
loading...
Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei terkait tanggapan publik soal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang dicanangkan bakal diperpanjang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei terkait tanggapan publik soal masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dicanangkan bakal diperpanjang. Survei tersebut dilakukan oleh LSJ dengan metodologi pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Peneliti Senior Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Fetra Ardianto mengatakan, proses pengambilan sampel diawalan dengan memberikan pertanyaan terhadap responden mengenai hasil kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hasilnya menunjukkan, 67,4 persen masyarakat puas. Sementara suara responden yang tidak puas berjumlah 28,8 persen dan sisanya 3,8 persen menjawab tidak tahu.
Fetra kemudian mempertanyakan responden mengenai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hasilnya 71,2 persen masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Adapun, hanya 18,6 persen menjawab tidak setuju sementara sisanya tidak tahu.
"Ini berarti bahwa meskipun mayoritas publik puas dengan kinerja Jokowi tetapi mereka menolak usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi," kata Fetra dalam rilis hasil survei yang disiarkan secara virtual, Senin (14/3/2022).
Alasan tertinggi mayoritas menolak usulan pertambahan masa jabatan Presiden Jokowi, kata Fetra adalah karena publik menilai hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, terdapat 34,2 persen responden yang menjawab dengan alasan tersebut.
"Alasan lain adalah penundaan pemilu dapat memicu adanya kerusuhan sosial dengan presentase 23,1 persen responden, kemudian disusul dengan alasan dapat mencoreng legacy Presiden Jokowi sebesar 17,8 persen kemudian 10,5 persen responden lainnya mengatakan alasan dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional," tutupnya.
Untuk diketahui, survei ini dilaksanakan pada tanggal 18-28 Februari 2022 di sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Sementara jumlah sampel yang disebar sebanyak 1.225 responden dengan populasi survei yakni mereka yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Adapun teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. LSJ mengklaim survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Peneliti Senior Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Fetra Ardianto mengatakan, proses pengambilan sampel diawalan dengan memberikan pertanyaan terhadap responden mengenai hasil kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hasilnya menunjukkan, 67,4 persen masyarakat puas. Sementara suara responden yang tidak puas berjumlah 28,8 persen dan sisanya 3,8 persen menjawab tidak tahu.
Fetra kemudian mempertanyakan responden mengenai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hasilnya 71,2 persen masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Adapun, hanya 18,6 persen menjawab tidak setuju sementara sisanya tidak tahu.
"Ini berarti bahwa meskipun mayoritas publik puas dengan kinerja Jokowi tetapi mereka menolak usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi," kata Fetra dalam rilis hasil survei yang disiarkan secara virtual, Senin (14/3/2022).
Alasan tertinggi mayoritas menolak usulan pertambahan masa jabatan Presiden Jokowi, kata Fetra adalah karena publik menilai hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, terdapat 34,2 persen responden yang menjawab dengan alasan tersebut.
"Alasan lain adalah penundaan pemilu dapat memicu adanya kerusuhan sosial dengan presentase 23,1 persen responden, kemudian disusul dengan alasan dapat mencoreng legacy Presiden Jokowi sebesar 17,8 persen kemudian 10,5 persen responden lainnya mengatakan alasan dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional," tutupnya.
Untuk diketahui, survei ini dilaksanakan pada tanggal 18-28 Februari 2022 di sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Sementara jumlah sampel yang disebar sebanyak 1.225 responden dengan populasi survei yakni mereka yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Adapun teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. LSJ mengklaim survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
(maf)
Lihat Juga :
